REPUBLIKA.CO.ID, SAMARINDA -- Sistem penyelengaraan haji yang selama ini cenderung monopoli pemerintah dianggap rawan penyimpangan. Muhammadiyah, sebagai salah satu ormas Islam terbesar dan tertua di Indonesia siap jika dipercaya untuk mengurus haji anggotanya.

Ketua Umum PP Muhamamdiyah, Din Syamsuddin mengatakan penyelenggaraan haji yang monopolistik rawan penyimpangan. Ia mengaku sudah lama mengusulkan agar urusan haji dilakukan demonopolisasi. "Bukan swastanisasi ya, tapi mungkin beberapa bagian tertentu diserahkan kepada masyarakat," ujarnya di sela-sela acara Tanwir Muhamamdiyah di Samarinda, Jumat (23/5).

Din menambahkan, saat ini hampir 80 ribu warga Muhamamdiyah yang berangkat haji setiap tahun. Jika dipercaya, Muhammadiyah siap untuk mengurusi haji anggotanya tersebut. "Nanti anggota organisasi lain juga demikian," katanya.

Dengan sistem yang cenderung monopoli, penyimpangan rawan terjadi karena haji melibatkan dana masyarakat hingga triliuan. Pengelolaan yang tidak transparan dan pelayanan yang buruk bisa menjadi konsekuensi dari sistem ini. "Kan bisa alasan toh monopoli jadi tidak ada persaingan," tuturnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika