REPUBLIKA.CO.ID, NEW YORK — Rusia dan Cina telah mengeblok usulan Amerika Serikat (AS) dan Prancis untuk menjatuhkan sanksi PBB terhadap mantan presiden Republik Afrika Tengah (RAT) Francois Bozize dan dua orang lainnya. Penjatuhan sanksi itu dilakukan terkait konflik yang terjadi di Afrika Tengah.
Berdasarkan proposal setebal delapan halaman yang diberikan kepada komite sanksi Dewan Keamanan PBB di Republik Afrika Tengah, usulan sanksi terhadap Bozize itu diberikan karena ia diduga terlibat dalam aksi kekerasan berbau konflik agama.
“Rusia dan Cina telah menahan usulan tersebut,” kata seorang diplomat yang termasuk dalam 15 anggota dewan keamanan.
Bozize merupakan presiden yang digulingkan oleh pemberontak Seleka pada 2013. Seleka merupakan kelompok bersenjata yang mayoritas Muslim. Bozize diyakini memprovokasi kelompok Kristen anti-Balaka untuk menyerang penduduk Muslim. Hal itu lakukan untuk mengembalikan posisinya sebagai presiden.
“Pasukan yang loyal kepada Bozize telah terlibat dalam serangan melawan warga Muslim Republik Afrika Tengah. Bozize menyerukan para militan untuk melakukan kekerasan melawan rezim saat ini dan umat Islam,” kata proposal PBB itu.
Langkah untuk memasukkan Bozize ke daftar hitam merupakan pertama kali dalam konflik Republik Afrika Tengah. Pada awalnya, Prancis ingin sanksi yang dijatuhkan bersifat lebih individu. Tetapi, ditetapkan tiga nama setelah menggabungkan dengan usulan Amerika Serikat.
Meskipun begitu, diplomat Barat mengaku optimistis Rusia dan Cina akan kembali setuju dengan usulan tersebut, seperti halnya dalam kasus Korea Utara dan Iran. Para diplomat pun menyebutkan Cina membutuhkan waktu untuk mempertimbangkan usulan tersebut.
Rusia memberikan rasa keberatannya kepada komite sanksi melalui sebuah penjelasan tertulis. Menurut Moskow, memasukkan Bozize ke daftar hitam dapat memberikan dampak negatif terhadap rekonsiliasi Republik Afrika Tengah.
Menurut diplomat Barat, penolakan Rusia ini tak terkait dengan konflik di Ukraina. “Kami kecewa, tapi semoga kami dapat meyakinkan mereka untuk menarik kembali keputusannya,” kata diplomat Dewan Keamanan.
Dalam usulan itu, Prancis dan AS menyerukan untuk memberikan sanksi larangan perjalanan dan pembekuan aset kepada Bozize dan dua orang lainnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
