REPUBLIKA.CO.ID, YOGYAKARTA -- Majelis Pemberdayaan Masyarakat (MPM) PP Muhammadiyah dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meluncurkan becak anti korupsi di Yogyakarta, Rabu (23/4).
Becak anti korupsi ini merupakan hasil karya MPM PP Muhammadiyah bekerjasama dengan Paguyuban Becak Ahmad Dahlan (Pabelan) Yogyakarta.
Ahmad Makruf, Wakil Ketua MPM PP Muhammadiyah mengatakan, pihaknya melakukan pendampingan 60 tukang becak yang tergabung dalam Pabelan tersebut. "30 becak diantaranya dibranding sedemikian rupa untuk mengkampanyekan anti korupsi di Yogyakarta," ujarnya.
Becak tersebut kata dia, dicat ulang dan digambar nuansa batik Yogya dan ditulis slogan kampanye anti korupsi. "Ini untuk membangun kesadaran kritis masyarakat terhadap sikap anti korupsi," ujarnya.
Beberapa branding yang ditulis di badan becak anti korupsi tersebut antara lain Bebas kolusi dan korupsi dan korupsi sengsarakan rakyat.
Menurutnya becak sebagai sarana transportasi tradisional sangat penting di kota pariwisata. Karenanya memberikan branding anti korupsi di sarana transportasi tersebut merupakan media kampanye yang efektif untuk menyerukan gerakan anti korupsi di Yogyakarta.
Bukan hanya pada wisatawan pengguna becak, tukang becak sendiri, keluarganya tetapi juga masyarakat secara umum.
Selain itu kata dia, branding becak anti korupsi ini juga sebagai kritik sosial terhadap maraknya kasus korupsi di masyarakat.
MPM kata dia, terus melakukan pemberdayaan tukang becak termasuk sikap kritis terhadap korupsi. MPM telah melakukan pendampingan terhadap tukang becak ini selama lima tahun terakhir.
Ketua Devisi Pendidikan dan Layanan Masyarakat KPK Dedi Arrahim menyambut baik upaya PP Muhammadiyah dan tukang becak Yogyakarta dalam mengkampanyekan gerakan anti korupsi.
"Saya sangat senang ternyata KPK tidak sendirian. Ini juga atas kerelaan abang becak juga agar becaknya dibranding," katanya.
Menurut Dedi, di KPK banyak masalah terutama sumber daya. Karenanya jika masyarakat mendukung pemberantasan korupsi maka ini luar biasa dan sangat berarti. ''Pemberantasan korupsi itu tidak mudah,'' ujarnya.
KPK itu institusi relatif kecil dengan penyidik hanya 60 orang dengan jumlah aduan sebanyak 80 ribu. Ini tidak berimbang sehingga bantuan masyarakat sangat berarti.
Ketua MPM PP Muhammadiyah Said Tuhuleley mengatakan, kegiatan ini juga melibatkan masyarakaat dan mahasiswa.
Ke depan pihaknya akan mengembangkan Pabelan ini menjadi koperasi tukang becak. "Ini mungkin menjadi koperasi pertama tukang becak di Indonesia," katanya.
Sementara itu Ketua PP Muhammadiyah Sukriyanto mengatakan, gerakan anti korupsi melalui becak antikorupsi diharapkan bisa menjadi ledakan anti korupsi masyarakat dari Yogyakarta yang terus membesar di Indonesia.
"Mudah-mudahan ini akan menjadi awal dari gerakan massal anti korupsi dari masyarakat bawah," kata Sukriyanto menjelaskan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika