REPUBLIKA.CO.ID, Oleh: Fuji Pratiwi
Untuk jangka panjang dicari pemimpin yang berani menjamin kebebasan berjilbab.
JAKARTA – Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) didesak segera menuntaskan persoalan kebebasan berjilbab di Indonesia. Salah satu kasus yang hingga kini belum selesai adalah jilbab di kalangan polisi wanita (polwan).
Desakan ini disampaikan Nuansa Islam Mahasiswa Universitas Indonesia (Salam UI) dalam aksi damai di Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta, Ahad (20/4). Mereka mengingatkan masyarakat untuk ikut mendorong Presiden menyelesaikan kasus ini.
Massa Salam UI mengelilingi Bundaran HI dan menyampaikan ajakan kepada masyarakat agar mendukung polwan berjilbab.
Mereka juga mengumpulkan tanda tangan dukungan masyarakat serta membagikan selebaran surat terbuka terkait kebebasan berjilbab.
Menurut Ketua Salam UI Fariz Abdillah, aksi ini merupakan pemanasan dari aksi yang lebih besar pada Senin (21/4).
Unjuk rasa tersebut mendesak agar Presiden mengeluarkan peraturan yang membolehkan jilbab di Polri dan TNI.
‘’Semoga itu bisa jadi citra baik di akhir masa jabatan kepresidenan SBY. Ini juga jadi bagian mengingatkan kembali masyarakat bahwa persoalan jilbab belum selesai dan saat ini tertutup oleh ramainya pemilu,’’ kata Fariz menegaskan.
Dalam aksi lanjutan pada Senin ini, Fariz berharap bertemu perwakilan dari istana untuk menyampaikan surat terbuka kepada Presiden.
Salam juga sedang menyusun surat berisi rekomendasi berbagai tokoh masyarakat yang berhubungan dengan kebebasan berjilbab.
Satu dua pekan mendatang surat itu akan dikirimkan ke kediaman calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres).
Koordinator aksi sekaligus Ketua Bidang Keumatan Salam UI Heru Purwanto menuturkan aksi dilakukan Ahad karena berdekatan dengan hari Kartini.
Sebuah momen yang ingin dimanfaatkan Salam UI untuk menunjukkan jilbab tidak menghalangi para polwan menjalankan tugas bela negara. Arena car free day di Bundaharan HI juga dinilai strategis karena banyak warga yang berkumpul di sana.
Dengan demikian, pesan yang diusung diharapkan sampai kepada masyarakat. Heru mengatakan, salah satu tujuan aksi adalah sosialisasi hasil kajian pada 8 Maret 2014 lalu. Di antaranya berisi pernyataan pakar hukum tata negara, Irmanputra Siddin.
Pernyataan tersebut berbunyi, secara struktural Polri berada di bawah Presiden. Adalah tugas presiden memenuhi hak warga negaranya, termasuk kebebasan mengenakan jilbab. Heru mengatakan, Salam UI sudah mencoba berbicara dengan kapolri dan panglima TNI.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
