REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Menjelang Musyawarah Nasional (Munas) Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) pada Mei 2014 nanti, Pengurus Pusat (PP) Persatuan Guru Nahdlatul Ulama (Pergunu) memiliki dua agenda besar.
Koordinator Bidang Organisasi PP Pergunu Akhsan Ustadhi menegaskan, fokus dan perhatian pada nasib mayoritas guru di Indonesia akan dibicarakan dalam munas PBNU tersebut.
"Mengutip pernyataan Ketua Umum (Ketum) PP Pergunu Dr Rudolf Chrysoekamto, organsasi profesi untuk guru jelas bukan hanya milik Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) semata, namun sekelompok masyarakat boleh berhimpun dalam organisasi profesi, tidak terkecuali Pergunu," kata Akhsan saat dihubungi //Republika, Ahad (13/4) siang.
Menurut Akhsan, PP Pergunu berpendapat, kontribusi untuk mencerdaskan kehidupan bangsa merupakan hak dan kewajiban bagi seluruh elemen bangsa, bukan hanya negara.
PP Pergunu bersama PBNU, akan mengusulkan kepada pemerintah, dalam Munas PBNU, perihal kesejahteraan guru yang harus ditingkatkan. Khususnya guru-guru yang bekerja dan mengajar di pendidikan Diniyah Takmiliyah Awaliyah (DTA).
Draft yang saat ini sedang dibahas oleh Kementrian Agama, papar Akhsan, harus segera direalisasikan, yaitu tunjangan sertifikasi guru DTA.
Hal ini, kata dia, juga sesuai dengan Peraturan Dasar dan Peraturan Rumah Tangga (PD/PRT) Pergunu, yaitu memperjuangkan kesejahteraan guru dan meningkatan kualitas guru.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
