REPUBLIKA.CO.ID,  JAKARTA -- Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah memiliki agenda besar dalam bidang perekonomian. Agenda besar itu merujuk pada implementasi Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945.

Bendahara umum PP Muhammadiyah, Anwar Abbas, menyatakan fenomena politik yang berkembang di tanah air memperlihatkan pemerintah dan para politisi lebih berpihak pada ekonomi pasar bebas. Akibatnya, yang menonjol saat ini adalah ekonomi konglomerasi.

"Hal sebaliknya terjadi pada ekonomi kecil dan mikro yang kurang terjamah dengan baik. Kita harus mendorong ekonomi kecil dan mikro ini agar dapat melahirkan kelas menengah dalam jumlah yang besar," tutur Anwar saat dihubungi ROL, Kamis (10/4).

Dengan jumlah kelas menengah yang semakin besar, papar Anwar, bangsa Indonesia dapat meningkatkan daya beli masyarakat agar perekonomian nasional semakin dinamis dan membesar.

Ikuti Whatsapp Channel Republika