REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Pendidikan multikultur bisa jadi jalan pendekatan agar para pelajar di Bali bisa menerima keragaman beragama. Sebab, itu tak hanya berlaku untuk kasus jilbab, tapi bagi semua agama.

Komisioner KPAI Bidang Hak Sipil dan Partisipasi, Rita Pranawati mengatakan pendekatan terhadap para pelajar dan sekolah untuk mengkondisikan penerimaan keberagamaan ekspresi beragama menjadi yang paling penting.

Pendidikan multikultur yang terintegrasi di semua pelajaran bisa jadi jalan masuk pendekatan penerimaan keragaman ekspresi beragama. Sebab, kepentingan penerimaan ini tidak hanya untuk jilbab tapi untuk semua.

''Saya lihat kurikulum 2013 sudah arah ke sana melalui toleransi menghormati pilihan orang lain. Saya pikir itu juga bagian dari pendidikan demokrasi,'' ungkap Rita.

Rita yang pernah tinggal di Bali melihat penganut Hindu sebenarnya tidak agresif. Ada tradisi di Bali yang bisa dikembangkan untuk menunjang toleransi beragama. Yang terjadi mungkin adalah majority rule minor right.

Belum ada kabar yang diterima KPAI dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) terkait kasus kebebasan penggunaan jilbab di puluhan sekolah di Bali. Begitu pula dari Dinas Pendidikan Bali meski KPAI telah mengirimi surat.

Terkait rencana gugatan hukum atas pelalaian hak pendidikan tanpa diskriminasi oleh Kemendikbud, Dinas Pendidikan dan Gubernur Bali oleh Pelajar Islam Indonesia (PII) yang mengadvokasi pelajar di Bali, KPAI sebenarnya tetap ingin menempuh jalur medasi untuk memastikan siswa yang ingin berjilbab tidak dikucilkan guru dan lingkungan sekolah.

Yang dicari KPAI adalah win win solution, anak tetap mendapatkan pendidikan dan sekolah pun tidak bermasalah. ''Tapi kalau memang tidak berhasil, apa boleh buat,'' kata Rita.

Ikuti Whatsapp Channel Republika