REPUBLIKA.CO.ID, PARIS -- Satu dekade Prancis melarang pemakaian hijab di ruang publlik. Selama itu pula, Muslim Prancis tak gentar menghadapi kebijakan anti-Islam tersebut.

"Semua partai politik turut andil dalam menciptakan Islamofobia. Begitu juga media Prancis," ucap Jamel Al Hamri, Aktivis Muslim, seperti dilansir press tv, Senin (17/3).

Hamri mengungkap Prancis, yang notabene mengklaim negeri demokrasi terbesar dunia, hanya bisa menciptakan realitas palsu.

Satu dekade larangan hijab dirayakan Muslim Prancis dengan menggelar aksi protes. Mereka menuntut pencabutan larangan itu dan menawarkan perlindungan lebih kepada umat Islam. Aksi protes yang digelar Sabtu kemarin itu, digelar begitu meriah dan tertib.

"Apa selanjutnya, larangan jilbab sudah dilakukan, apakah kami juga harus mendapat larangan untuk tinggal disini," kata Hamri.

Hamri mengatakan umat Islam melihat niatan pemerintah Prancis melalui kebijakan populer hanya untuk membuat eksistensi Muslim terancam.  "Kami hanya ingin diakui, bukan membuat perbedaan. Ini sebabnya, kami harus definsikan martabat dan identitas kami," kata dia.

Populasi Muslim Prancis mencapai enam juta jiwa, termasuk yang terbanyak di Eropa. Sejak satu dekade lalu, Prancis melarang Muslimah mengenakan hijab di ruang publik. Itu termasuk melarang penggunaan burka pada tahun 2011.

Sempat ada rencana mengakhiri kebijakan ini. Nyatanya, Prancis justru semakin santer memperkuat aturan itu dengan larangan pemakaian hijab bagi relawan Muslim.

Ikuti Whatsapp Channel Republika