REPUBLIKA.CO.ID, Oleh: Ferry Kisihandi
Organisasi Muslim se-Italia bertatap muka. Nicolo Cusano University yang berlokasi di Roma dipilih sebagai tempat berkumpul. Banyak hal diperbincangkan pada Selasa (11/2) itu. Salah satunya, kontribusi ekonomi Muslim bagi Italia.
Izzedin Elzir, seorang imam asal Florence, menyatakan, Muslim menyumbangkan empat hingga lima persen pada produk nasional bruto nasional.
“Dengan kata lain, Muslim merupakan nilai tambah bagi Italia,” katanya, seperti dikutip kantor berita Italia, ANSA.
Bahkan, kini Islam adalah agama terbesar kedua setelah Kristen. Elzir mengutip data badan statistika Italia, Istal. Saat ini, jumlah Muslim menembus angka 1,7 juta jiwa. Masjid di seantero Italia juga cukup banyak, yaitu 700 unit.
Namun, Islam kurang memperoleh pengakuan negara. Kebebasan beragama, jelas dia, tercantum dalam konstitusi. Tapi, tak berdampak bagi komunitas Muslim. “Secara de facto kami tak mendapatkan status resmi,” kata Elzir.
Sudah lama Katolik mendapatkan tempat di hati pemerintah. Agama minoritas, seperti Yahudi dan Buddha pun tak pernah memiliki hambatan menjalakan aktivitasnya. Pemerintah memberikan keleluasaan kepada mereka.
Agostino Cilardo, pakar hukum Islam di Naples Orientale University, memiliki keprihatinan sama mengenai status Islam ini dan komunitas Muslim di Italia. Kurangnya pengakuan terhadap Muslim merupakan masalah konkret, bukan sekadar persoalan aturan.
“Lalu, siapa yang dapat berbicara atas nama Muslim di Italia?” tanyanya. Ia menjelaskan, dalam aturan perundang-undangan, organisasi Muslim tak mendapatkan dana dari pemerintah. Karena, memang aturan itu tak memberikan ruang bagi Islam.
Sejumlah upaya agar Islam memperoleh pengakuan di Italia, meski secara tak resmi, selalu terhambat, terutama oleh Northen League, kelompok sayap kanan. Mereka bereaksi keras terhadap kemungkinan berkembangnya Islam.
Rencana Perdana Menteri Italia Enrico Letta mendirikan museum seni Islam di tepi Grand Canal, Venice, ditentang Northen League. Tak hanya itu, usulan pembangunan masjid baru dari beberapa dewan kota pun menuai kritik tajam dari kelompok itu.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
