REPUBLIKA.CO.ID, Di Filipina, Islam memperkenalkan struktur politik yang sangat berkembang, yakni kesultanan. Struktur sosial tradisional Muslim Filipina dipimpin seorang sultan yang diasumsikan sebagai otoritas di bidang agama dan sekuler.
Sedangkan Datu dianggap sebagai pemimoin komunal. Dia memberi bantuan dan arbitrase melalui pengadilan agama di bawah kepemimpinannya.
Atas bantuannya, Datu mendapatkan bantuan, pekerjaan, dan perlindungan bila diperlukan dari rakyatnya. Menariknya, seorang Datu tidak ditentukan dari kekayaan yang ia miliki, tetapi oleh jumlah pengikutnya.
Di sisi lain, bagi Muslim Filipina, Alquran sebagai sumber ajaran sekuler, agama dan hukum Islam memberikan rasa kesatuan dan ikatan persaudaraan antara Muslim sebagai umat atau negara Islam.
Dengan demikian, ketika penjajah datang dan mengancam pertumbuhan pemerintah mereka, banyak perlawanan terasa, terutama di Filipina Selatan dimana masyarakat Muslim paling banyak terkonsentrasi.
Asimilasi penjajah Spanyol hanya berhasil menciptakan perpecahan antara umat Kristen Filipina di bawah kekuasaan Spanyol dan masyarakat Muslim yang menolak penaklukan.
Hal yang sama terjadi saat rezim Amerika dimana Muslim dimusnahkan oleh pasukan militer ketika umat Islam menolak penaklukan dan menolak eksploitasi sumber daya di wilayah Mindanao. Amerika kemudian menyadari proses itu sia-sia.
Namun, selama beberapa tahun belakangan, inisiatif Amerika untuk mengintegrasikan masyarakat Muslim dengan mayoritas orang Filipina hanya menyebarkan perpecahan dalam budaya dan agama. Akibatnya, kerusuhan sosial dan konflik situasi menyebar dan berkembang.
Kaum Muslim tetap terisolasi dari perkembangan yang digalakkan pemerintah di wilayah utara Filipina. Faktanya, gerakan separatis tumbuh, dan dan kebencian antara Kristen dan Muslim dikembangkan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
