REPUBLIKA.CO.ID, ANKARA -- Perdana Menteri Turki Recep Tayyip Erdogan memuji sikap Parlemen yang menerima masuknya anggota parlemen wanita yang berjilbab ke gedung Parlemen.
Dalam pidatonya, Kamis kemaren, Erdogan menyatakan pemerintahannya telah berhasil mengakhiri praktik-praktik diskriminasi.
"Paket demokratisasi terbaru bertujuan untuk memperkuat ekonomi, stabilitas, perdamaian dan keamanan kita. Dengan paket ini kami menjauhkan sikap yang tidak bermakna yang telah hilang tujuan dan kepentingannya, serta menghilangkan pembatasan-pembatasan kebebasan yang dapat membuat suasana sulit bagi komunitas-komunitas yang berbeda," katanya.
Dia menegaskan, usaha pencabutan pelarangan jilbab tidak bermaksud politik dan juga tidak mempunyai dampak hukum kepada yang bersangkutan.
"Mereka yang tidak mengenakan jilbab, sama saja di depan negara sebagaimana warga negara lainnya. Menunjukkan favoritisme antara satu dengan yang lain tidak sesuai dengan prinsip-prinsip persamaan dan keadilan. Melihat seseorang sebagai warga negara yang diterima sementara menjauhkan yang lain berlawanan dengan kesadaran publik dan nilai-nilai kemanusiaan," katanya.
Sementara itu, pimpinan oposisi sekuler Turki Kemal Kilicdaroglu dari Partai Rakyat Republik (CHP) mengatakan dirinya sudah menerima kenyataan baru tersebut. "Saya sangat bahagia hari ini," katanya kepada wartawan tanpa menjelaskan lebih lanjut.
Sebelumnya, Presiden Turki, President Abdullah Gül mengharapkan semua pihak dapat memahami kenyataan baru pencabutan pelarangan jilbab tersebut.
"Sejauh yang saya tahu, Ketua Parlemen mengatakan Piagam Parlemen tidak mempermasalahkannya. Pada akhirnya, ini sebuah isu yang harus diselesaikan secara politik," katanya.
Gül juga mendukung adanya pergeseran pemahaman sekularisme restriktif yang membatasi ke arah pemahaman mazhab Anglo-Saxon dalam memahami nilai-nilai luhur sekularisme.
"Saya bangga melihat bahwa negara kita sedang menjauh dalam pemahaman sekularisme [yang restriktif] menuju sekularisme yang sekarang diterapkan negara-negara Barat, seperti Amerika Serikat dan Inggris," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika