REPUBLIKA.CO.ID, UNGARAN— Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Walisongo, Semarang akan membantu pemerintah kabupaten (Pemkab) Semarang dalam mendorong upaya pemberantasan buta aksara Al Quran.
Hal ini menjadi salah satu poin kesepakatan antara IAIN Walisongo dengan Pemkab Semarang, dalam nota kerjasama peningkatan mutu sumber daya manusia (SDM) di daerah ini.
Rektor IAIN Walisongo, Prof Dr H Muhibbin MAg mengatakan dalam kerjasama ini pihaknya siap mendukung Pemkab Semarang dalam penanganan berbagai permasalahan sosial di Kabupaten Semarang.
Ruang lingkup kerjasama penguatan mutu SDM antara PTN Islam dan pemkab ini meliputi program penanganan pemberantasan buta aksana Al Qur’an di sekolah- sekolah.
“Sasaran dari program ini, meliputi pemberantasan buta aksara Al Quran di sekolah dasar dan menengah,” ungkap Muhibbin, usai penandatanganan kerjasama di Gedung Dharma Satya Kompleks Setda Kabupaten Semarang, akhir pekan kemarin.
Selain pemberantasan buta aksara Al Quran, kerjasama juga meliputi pemberdayaan ekonomi masyarakat dengan mengoptimalkan pemanfaatan dana zakat infaq dan sadaqah (ZIS).
“Termasuk kerjasama dalam pembetulan arah kiblat, membantu target optimalisasi program Keluarga Berencana (KB) dengan melibatkan tokoh agama serta bimbingan rohani di rumah sakit dan pendampingan pemulihan korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT),” jelasnya.
Sementara untuk pendampingan korban kekerasan dan trafficking, kami gunakan pendekatan restorative justice. Pendekatan ini mengutamakan partisipasi langsung korban, pelaku dan masyarakat.
IAIN juga akan memberikan pendidikan mediator kasus perselisihan hubungan industrial. Kebetulan IAIN merupakan lembaga yang mendapat rekomendasi dari MA untuk mengeluarkan sertifikat keahlian bagi tenaga mediator.
Kerja sama pendidikan mediator seperti itu telah kami lakukan di Nanggroe Aceh Darussalam, NTB, Maluku dan Kalimantan Barat. “Ini merupakan bagian dari pengembangan tri dharma perguruan tinggi untuk mencerdaskan bangsa,” tutur Muhibbin.
Acara penandatanganan kesepakatan kerja sama dengan Bupati Semarang, dr H Mundjirin ES SpOG serta Direktur Politeknik Kesehatan (Poltekkes) Semarang. Soegiyanto.
Direktur Poltekes Soegiyanto menyatakan siap mendukung dalam penanganan berbagai masalah sosial dan kesehatan termasuk mediasi kasus perselisihan hubungan industrial dan pendampingan korban kekerasan.
Pihaknya berencana memmbuka program khusus pendidikan diploma tiga (D3) keperawatan gigi bagi para tenaga medis yang ada di RSUD di Kabupaten Semarang.
Poltekes juga berencana membantu pengembangan produk pangan unggulan lokal agar lebih higienis dan memiliki nilai jual tinggi. “Sebenarnya Poltekkes sudah membentuk posdaya di Desa Kalisidi Ungaran Barat untuk meningkatkan derajad kesehatan masyarakat,” jelasnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika