REPUBLIKA.CO.ID, LONDON -- Politisi Inggris menyayangkan larangan mengenakan jilbab dan burka di Istana Westminster. Alasannya, aturan tersebut mencerminkan pelanggaran terhadap hak muslim.
“Semua orang memahami aturan itu atas dasar keamanan. Namun, aturan ini sedikit berat sebelah dan membingungkan,” ungkap anggota parlemen dari Bradford West, George Galloway seperti dikutip dailymail.co.uk, Senin (9/12).
Menurut Galloway, aturan itu tidak mencerminkan kepekaan terhadap keberagaman masyarakat Inggris.
“Kita harus peka soal itu,” kata penggiat kampanye kemerdekaan Palestina itu.
Sesuai aturan itu, setiap muslimah yang mengenakan burka diharuskan untuk melepasnya ketika mereka berada di Istana Westminster atau kompleks parlemen Inggris.
Salah seorang anggota parlemen yang enggan disebutkan namanya mengatakan, aturan ini akan menghilangkan kecurigaan terhadap muslimah.
“Akan lebih mudah bagi mereka apabila wajahnya dapat terlihat dengan jelas,” ucap dia.
Dalam satu dekade terakhir, masalah jilbab tengah menjadi perdebatan besar di Eropa. Sejumlah negara Eropa seperti Prancis dan Belgia memutuskan untuk melarang burka di depan umum.
Di Inggris, sempat ada wacana untuk mengikuti kebijakan serupa. Pada September 2010, Pimpinan College Burnley, Lancashire melarang penggunaan cadar di kampus.
Anggota parlemen, Philip Hollobone bahkan menyerukan Inggris agar mengikuti kebijakan Prancis.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
