REPUBLIKA.CO.ID, MADINAH---Dirjen Penyelenggara Haji dan Umrah Kementerian Agama, Anggito Abimanyu, mengeluhkan sikap pemerintah Arab Saudi yang kerap membuat kebijakan haji yang sepihak. Ini terkait dengan penerapan sistem elektronik untuk mendata jamaah reguler seperti yang diterapkan pada jamaah haji khusus. ‘’Sistem kita belum siap,’’ ujar Anggito saat dihubungi Kamis (29/11).
Pemerintah Saudi sendiri berniat menerapkan kebijakan itu pada 2013 mendatang. Padahal, untuk membangun sistem elektronik serupa membutuhkan waktu. ‘’Pemerintah Saudi seringkali membuat kebijakan sepihak tanpa memperhatikan kepentingan negara lain,’’ lanjutnya.
Menurut Anggito, selama ini sistem elektonik seperti itu sudah diterapkan untuk jamaah haji khusus. ‘’Sistem ini memungkinkan karena jumlah jamaah haji khusus tidak terlalu banyak dan mereka semua terjangkau dengan internet,’’ ujarnya.
Berbeda dengan jamaah haji reguler yang biasanya datang dari segala penjuru Tanah Air dan belum tentu terjangkau oleh kecanggihan teknologi. ‘’Mereka disuruh datang untuk finger print saja pasti kesulitan,’’ lanjutnya.
Selama ini, kata Anggito, sistem pendataan untuk jamaah haji reguler tidak berlaku kaku. ‘’Jika ada yang batal, kita akan isi lagi dengan jamaah haji lain.’’
Jika sistem elektronik tersebut diterapkan, maka tidak ada lagi sistem pengisian kuota akhir. Menurut Anggito, selama ini sistem kita menggunakan urutan untuk pengisian kuota akhir. Jika ada yang batal terus diganti urutan berikutnya dengan sistem itu. ‘’Jika sistem elektronik diterapkan, tidak boleh lagi ada sistem isi seperti itu. Akibatnya, dengan sistem baru itu dikhawatirkan akan semakin banyak kuota batal yang tidak bisa dipenuhi,’’ kata dia.
Menurut Anggito, pihaknya akan mempelajari dulu sistem ini dan mendiskusikan hal tersebut dengan pihak muasasah (perwakilan Kementerian Haji Saudi). ‘’Saya juga belum tahu apakah hal ini bisa dinegosiasi atau tidak. Masalahnya membangun sistem ini tidak mudah karena sistem kita belum terintegrasi,’’ papar Anggito. N endah hapsari
Ikuti Whatsapp Channel Republika
