REPUBLIKA.CO.ID, MALE -- Menteri Agama Islam Maladewa, Ali Saeed Shaheem memastikan Pemerintah Maladewa tidak akan memberikan ruang bagi aktivitas radikal. Pernyataan itu terlontar dalam pertemuannya dengan Duta Besar Amerika Serikat (AS) untuk Maladewa dan Sri Lanka, Michele J Sison.
Shaheem mengatakan Ulama Islam Maladewa tidak mendukung atau membenarkan tindakan pejuang Alqaidah. Sebaliknya, ulama terus bekerja keras menjadikan Maladewa tempat yang aman bagi siapapun, termasuk para turis asing.
"Ulama tahu, pariwisata adalah bagian integral dari perekonomian Maladewa," papar dia seperti dikutip haveeru.com, Jumat (28/9).
Dalam pertemuan itu, Shaheem juga mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah AS yang tak ragu mengeluarkan pernyataan mengutuk film anti-Islam. Ia meminta AS mencegah kampanye negatif terhadap Islam, karena hal itu akan merusukan hubungan damai antara AS dan dunia Islam.
Maladewa sangat aktif memberantas aktivitas radikal. Satu bentuk keaktifan itu adalah pengesahan Undang-Undang Persatuan Agama. Aturan itu akan menindak setiap kelompok ekstrimis dan khutbah tanpa izin di negara itu.
UU tersebut menyebutkan bagi setiap ulama atau cendikiawan yang hendak berkhutbah harus memiliki lisensi Departemen Agama Islam atau memiliki gelar sarjana dari 36 universitas yang ditunjuk pemerintah. “Referensi Alquran dan Hadis akan diklarifikasi,” demikian salah satu bunyi aturan dalam UU itu.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
