Syah Tahmasp (920-984 H/1514-1576 M)
Ketika Syah Isma’il wafat, anaknya yang tertua, Tahmasp, baru berusia 10 tahun. Pada usia ini, Tahmasp menggantikan ayahnya sebagai raja.
Sebelum Tahmasp dewasa dan mampu mengendalikan kekuasaannya, telah terjadi konflik internal antaranggota kelompok Qizilbasy yang memperebutkan kepentingan politik.
Situasi konflik ini berlangsung sampai 939 H/1533 M. Di samping itu, sampai 960 H/1553 M, pemerintahan Syah Tahmasp harus berhadapan dengan kekuatan luar, yakni Uzbek dan Usmani.
Tidak seperti ayahnya, Syah Tahmasp tidak mengklaim dirinya sebagai wakil Imam Mahdi dan keturunan Imam Ketujuh. Sebaliknya, ia menekan para pengikutnya yang ekstrem, yang memandang dirinya sebagai figur atau titisan Tuhan.
Lebih jauh, ia membasmi kelompok tarekat yang menganggapnya sebagai Imam Mahdi. Antiekstremisme terhadap tradisi tarekat ini terus berlangsung sampai menjelang akhir kekuasaannya.
Namun, dalam hal kebijakan yang berkaitan dengan upaya mendatangkan para ulama Syiah yang berada di wilayah berbahasa Arab, seperti Bahrain, Irak, dan Lebanon, Syah Tahmasp meneruskan jejak ayahnya.
Syah Abbas I (996-1038 H/1588-1629 M)
Konflik internal yang berkepanjangan telah menyebabkan situasi politik di Kerajaan Safawi semakin kritis. Dalam situasi seperti ini, Syah Abbas I memulai kepemimpinannya.
Untuk mewujudkan stabilitas politik, ia berusaha melepaskan diri dari ketergantungan Kerajaan Safawi terhadap dukungan kekuatan militer Qizilbasy. Sebagai gantinya, ia membentuk kekuatan militer yang terdiri dari budak Kaukasus dan Georgia, Asia Tengah, yang pernah menjadi tawanan pada masa kekuasaan Syah Tahmasp.
Strategi ini telah memperlihatkan hasilnya dalam rentang waktu satu dasawarsa pertama masa kekuasaannya. Atas dasar ini, pada 1007 H/1598 M, ia berhasil mengusir kekuatan Uzbek di Khurasan.
Antara 1603-1607, ia pun sukses menyingkirkan kelompok Usmani dari Azerbaijan. Tujuh belas tahun kemudian, Baghdad dan seluruh Irak jatuh ke dalam kekuasaan Kerajaan Safawi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
