REPUBLIKA.CO.ID, MELBOURNE -- Masyarakat Australia mengecam aparat kepolisian negara bagian Victoria lantaran kerap merazia komunitas muslim dan imigran asal Afrika tanpa ada alasan yang jelas. Kecaman datang setelah banyak keluhan masuk dari kedua komunitas.

Pengacara asal Melbourne, Tamar Hopkins, menilai perlu penyelidikan terkait masalah tersebut, sehingga dapat diketahui apakah tindakan itu termasuk kebijakan diskriminatif atau tidak. "Saya kira jangan sampai ada budaya penyangkalan, sehingga pembuat kebijakan politik dan kepolisian menyangkal ada masalah," paparnya seperti dikutip dari abcnews.com, Senin (27/8).

Hopkins menilai, jika benar aparat kepolisian menjalankan patroli rasial, maka mereka telah melanggar hukum. "Jika anda memiliki perwira polisi memperlakukan orang berdasarkan warna kulit mereka, ini adalah bentuk kebijakan diskriminatif yang melanggar Undang-undang (UU) Federal tentang Diskriminasi Ras," ungkapnya. Sampai saat ini, keluhan yang masuk terkait masalah itu mencapai 200 pengaduan.

Pengacara asal Sydney, Adam Haoud, merupakan satu korban yang terpaksa mengubah rute jalan karena diinterogasi puluhan kali ketika melalui rute jalan yang biasa dilewati. "Kini, saya tidak mau berjalan melewati rute yang sama. Sempat saya abadikan lewat ponsel bagaimana cara mereka memberhentikan saya," ucapnya.

Haouda menilai kasus itu membuat komunitas muslim tidak lagi mempercayai aparat polisi. Ini menjadi langkah mundur aparat kepolisian dalam usaha merangkul umat Islam dalam menangani masalah terorisme. "Banyak korban yang bercerita tentang bagaimana polisi memberhentikan seseorang hanya karena mirip dengan profil yang berpotensi melakukan tindak pidana," kata Houda.

Ikuti Whatsapp Channel Republika