REPUBLIKA.CO.ID,  MOSKOW -- Gubernur Provinsi Selatan Rusia sepakat membentuk tim khusus guna menangani masalah isu-isu imigran di kawasan tersebut. Namun, pembentukan tim ini dinilai mengabaikan keberagaman Rusia.

Dalam pertemuan Kamis (2/8), kemarin, telah diputuskan pembentukan pasukan keamanan beranggotakan seribu sukarelawan Cossack, keturunan etnis pejuang dari Rusia, Ukraina, dan Tartarstan yang menetap di Utara. Pemerintah provinsi sendiri menyiapkan 20 juta dolar guna membantu operasionalisasi pasukan.

Gubernur Karnoda, Aleksandr Tkachev menilai pembentukan tim ini merupakan alternatif terakhir guna menegakan kebijakan imigrasi. "Kami tidak punya cara lain. Yang pasti, apa yang anda tidak bisa lakukan, Cossack bisa melakukannya," kata dia seperti dikutip onislam.net, Senin (6/8).

Menurut dia, ketika dilakukan studi banding ke republik Kaukasus dan Eropa, ada penyesuaian prinsip. "Kami ingin para imigran berperilaku seperti warga Rusia. Kami tidak ingin para imigran memutar lagu nasional mereka dengan volume tinggi dan menarik perhatian orang lain melalui tindakan yang melanggar aturan," kata dia.

Ia mengatakan imigran dari Kaukasus sering kali tidak mendapatkan sambutan dari etnis Rusia. Sebab, etnis Rusia lebih dulu merasa tidak nyaman dengan kedatangan mereka. "Intinya, konflik antar etnis cepat atau lambat akan terjadi," kata dia. Ia mencontohkan kasus Kosovo. Mayoritas etnis Albania mulai mendominasi budaya dan agama. Kondisi itu menyebabkan terjadinya diskriminasi.

Perwakilan Kamar Dagang Rusia, Aleksandr Sokolov mengkritik langkah yang ditempuh para gubernur. Langkah itu perlu dipertanyakan legalitasnya. "Saya pikir, kejaksaan Agung perlu memeriksa legalitas kebijakan itu," papar dia.

Lyudmila Alekseeva, kepala Moskow Helsinki Group menilai apa yang diterapkan para gubernur merupakan bentuk kebijakan diskriminatif terhadap komunitas muslim. "Bagaimana bisa, anjing Cossack mengenali orang Kaukasus atau tidak," kata dia.

Kepala Komite Duma Negara (Majelis Rendah Rusia) untuk isu-isu kebangsaan, Gazhimet Safariliyev mengatakan aparat kepolisian memiliki kewenangan yang cukup dan mendapat jaminan dari konstitusi. Agung Sasongko

Ikuti Whatsapp Channel Republika