Selasa 24 Jul 2012 21:12 WIB

Indonesia Harus Proaktif Tegur Myanmar Soal Muslim Rohingya

 Pria muslim Rohingya menangis ketika dipaksa untuk naik kapal untuk dikembalikan ke Myanmar dekat pos penjaga perbatasan di Taknaf,Bangladesh,Jumat (22/6).  (Saurabh Das/AP)
Pria muslim Rohingya menangis ketika dipaksa untuk naik kapal untuk dikembalikan ke Myanmar dekat pos penjaga perbatasan di Taknaf,Bangladesh,Jumat (22/6). (Saurabh Das/AP)

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua DPR RI, Marzuki Alie, mengecam pembunuhan terhadap penduduk muslim Rohingya di Myanmar. Menurutnya, kekerasan itu sudah dapat dikategorikan sebagai pelanggaran HAM.

Untuk itu ia mendesak pemerintah Indonesia dan berbagai negarasegera mengambil sikap terhadap junta militer negara tersebut.

"Pembunuhan terhadap penduduk muslim Rohingya oleh Junta Militer Myanmar merupakan tragedi kemanusiaan yang sangat memprihatinkan dan dapat dikategorikan sebagai pelanggaran HAM berat," kata Marzuki, di Jakarta, Selasa.

Menurut dia, Indonesia sebagai ketua negara-negara ASEAN dan negara yang menjunjung tinggi HAM harus bersikap proaktif memberikan teguran keras kepada Myanmar dan mendesak negara tersebut menghormati HAM serta menyelesaikan konflik etnis yang ada dengan memberikan hak hidup dan kewarganegaraan terhadap etnis Rohingnya sebagaimana etnis yang lain.

"PBB harus aktif dalam merespons kasus Rohingya ini, baik dari sisi kemanusiaan maupun politis. Dari sisi kemanusiaan, yang harus diantisipasi adalah masalah pengungsi," katanya.

Tidak hanya Indonesia, dukungan terhadap Muslim Rohingya juga mengalir dari warga Palestina. Ribuan warga Palestina turun ke jalan mengutuk perlakuan diskriminasi yang dialami muslim Rohingya Myanmar. Demonstrasi itu diselenggarakan oleh Departemen Gaza Endowment dan Yayasan Ulama Muslim Palestina.

Dalam aksinya, mereka meminta masyarakat internasional turut aktif menghentikan diskriminasi dan pembantaian terhadap Muslim Rohingya.

"Ini bukan hal yang baru bagi dunia tidak bertindak dan diam, sementara Muslim dibantai. Sedang bila ada pelanggaran kecil di tempat lain di dunia, negara-negara Barat langsung bereaksi atas nama demokrasi," ungkap Salem Salameh dari Yayasan Ulama Muslim Palestina.

sumber : Antara
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement