REPUBLIKA.CO.ID, ADDIS ABABA - Rencana pemerintah Ethiopia untuk memanfaatkan masjid guna mencegah tindak terorisme mendapat kritik dari umat Islam. Dukungan itu dianggap melanggar konstitusi negara yang melarang pemerintahan sekuler ikut campur dalam urusan agama. 

Alasan penolakan juga lebih kepada keengganan umat Islam untuk menjadi alat kepentingan pemerintah yang selama ini disokong negara barat.

"Intervensi ini tidak perlu, tidak bijaksana dan tidak tepat waktu. Intervensi ini akan memberi dampak bagi rezim dalam jangka panjang kecuali pemerintah tidak melakukan pendekatan lain," papar analis politik, Jawar Muhammad, seperti dikutip onislam.net, Jumat (1/5).

Sejak Desember tahun lalu, Muslim Ethiopia turun kejalan guna memprotes campur tangan pemerintah terhadap urusan agama. 

Salah seorang tokoh muslim, Ahmedin Jebel mengatakan sebaiknya pemerintah tidak turut campur dalam urusan agama. Sebab, ada resiko bahwa peranan pemerintah itu akan melahirkan resistensi. "Saya mengkhawatirkan kelompok ekstrimis semakin meluas," kata dia.

Hubungan antara muslim dan pemerintah Ethiopia memburuk dalam beberapa bulan terakhir. Mei lalu, aktivis Muslim Ethiopia melaporkan adanya penyiksaan dan pelanggaran yang dilakukan pasukan keamanan. Sebelumnya, April, tujuh muslim tewas oleh pasukan keamanan di kota Assasa, provinisi Oromiya.

Muslim Ethiopia diperkirakan sebesar 30 juta jiwa atau hampir 35 persen dari 90 juta penduduk negara itu. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika