REPUBLIKA.CO.ID, DEPOK -- Universitas Indonesia (UI) menggelar Kuliah Umum Minister without Portfolio (Minister of State) United Kingdom, Baroness Sayeeda Warsi dengan tema "Breaking The Boundary: The Reality of the West and Islam" pada hari Selasa (29/5) di Auditorium Terapung Perpustakaan Pusat UI.
Warsi adalah Menteri ketiga perempuan dan Menteri Muslim pertama di Kabinet Inggris. Kuliah Umum ini dihadiri Duta Besar Inggris untuk Indonesia Mark Canning, Wakil Rektor Bidang Penelitian, Pengembangan, dan Kerjasama Industri UI Sunardji SE, MM beserta lebih kurang 200 mahasiswa UI dan perguruan tinggi lainnya di wilayah Jakarta dan sekitarnya.
Dalam pemaparannya, Menteri Urusan Keutuhan Masyarakat dalam kabinet Inggris ini menegaskan isu kebebasan perempuan muslim penting untuk terus diperjuangkan.
"Hal ini terkait dengan isu Hak Asasi Manusia (HAM) yang harus dijunjung tinggi setiap bangsa dan negara," kata Baroness Warsi, Selasa.
Ia mengatakan, kebebasan perempuan muslim sebenarnya sudah terjadi dalam sejarah Islam sejak 400 tahun lalu. Untuk itu, katanya, masyarakat minoritas Islam di negara barat secara fundamental harus mampu merefleksikan tantangan itu.
"Sebagai bangsa memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan dan perlakuan yang sama," ujarnya.
Ketua partai konservatif ini menyatakan setiap masyarakat terutama yang termasuk dalam kelompok mayoritas harus mampu menahan ego agar tak menindas kelompok lain yang minoritas. "Bangsa harus dapat memberi perlindungan dan kedudukan yang sama, itu adalah hubungan wajib antara manusia," jelasnya.
Ia mencontohkan, di Barat kelompok Kristen yang menjadi mayoritas harus berbagi kebersamaan dan menjaga solidaritas.
Lebih lanjut ia mengatakan, terkait masalah Islam liberal itu merupakan keyakinan dan masalah ideologi masing-masing manusia. Dikatakannya bahwa banyak aliran di Indonesia seperti Suni, Syiah, dan aliran lainnya yang terkait dengan kepercayaan.
"Ini masalah ideologi, banyak hal terkait teologi, dan sejumlah alirannya, bukan masalah setuju atau tidak setuju, tetapi itu masalah kepercayaan, kita harus bijak menyikapinya," ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika