REPUBLIKA.CO.ID, BERLIN -- Seorang Politisi kubu konservatif Jerman, Passauer Neue Presse, membuat pernyataan yang memicu ketegangan di kalangan muslim Jerman. Presse mengatakan bahwa Islam di negara tersebut bukanlah bagian dari Jerman.
"Islam bukan bagian dari kita dan identitas Jerman. Islam tidak termasuk sama sekali dari Jerman," ujar Presse yang juga Kepala Pimpinan Konservatif dari Kanselir Jerman, Angela Merkel, Kamis (19/4).
Kebencian Presse ini ia sampaikan ketika pemerintah mengadakan sebuah konferensi integrasi Muslim dalam kehidupan masyarakat Jerman. Konferensi tersebut berusaha mengintegrasikan empat juta Muslim yang tinggal di Jerman. Setengahnya dari jumlah tersebut adalah warga asli Jerman.
Sebagian besar Muslim Jerman berasal dari Turki pada medio 1960-an dan 1970-an. Saat ini mereka memberikan kontribusi ekonomi kepada Jerman yang memiliki penduduk sekitar 81 juta. Di sisi lain, beberapa imigran Turki masuk dalam posisi politik dan memiliki kualitas pendidikan yang lebih baik.
Belakangan Muslim Jerman kembali disorot oleh kubu konservatif. Terutama dimana belum lama ini muncul perdebatan tentang ajakan Islam berpaham Salafi yang membagikan salinan al Quran ke warga Jerman.
Konferensi Islam Jerman yang dilaksanakan pada Kamis (19/4) itu terdiri dari delegasi pemerintah federal, negara dan kelompok Islam. Berbagai pihak ini salah satunya membahas perdebatan pembagian al Quran oleh kelompok Islam Salafi di Jerman.
Partai Konservatif dari kubu Merkel yang beraliran Katolik tradisionalis menolak gagasan membagikan al Quran ini. "Agama tidak boleh diizinkan untuk disalahgunakan sebagai klaim ideologis bagi yang berkuasa," kata Menteri Dalam Negeri Jerman, Hans-Peter Friedrich.
Kelompok Islam Salafi di Jerman telah membagikan setidaknya 300.000 salinan Quran di jalanan kota Jerman. Tindakan ini menimbulkan dilema bagi warga muslim di Jerman. Karena, gerakan itu akhirnya memunculkan kebencian untuk menghentikan distribusi al Quran dan meningkatnya kelompok anti-Islam di Jerman.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
