REPUBLIKA.CO.ID, PARIS--Tokoh Anti-Islam Perancis dari partai Sayap Kanan, Marine Le Pen, mengeklaim aksi Mohammad Mareh membuktikan kampanye anti-Islam terbukti tidak salah. Menurutnya, muslim dan Al-Qaidah merupakan pihak yang bertanggung jawab atas aksi pembunuhan terburuk yang pernah terjadi di negara dalam beberapa tahun terakhir.
"Perancis harus menghapus ancaman Islam," kata Le Pen, seperti dikutip dari Irishexaminer.com, Ahad (25/3). Le Pen mengklaim Islamisasi disebut adalah merusak budaya Perancis. Dikatakan, jika tidak ada tindakan melawan masuknya imigran dan pertumbuhan Muslim maka Perancis akan berubah.
Meski diatas angin, para pengamat mengatakan terlalu dini bagi Presiden Nicholas Sarkozy untuk mendapat berkah berupa kembali menjadi presiden Perancis akibat dari peristiwa itu. Sebelumnya, sebuah jajak pendapat yang dirilis Sabtu (24/3) kemarin, menunjukkan Sarkozy dapat mengambil manfaat politik dari kengerian hari terakhir.
Pemimpin muslim dan Yahudi bergabung dalam satu suara untuk memperingatkan terhadap setiap upaya untuk menstigmatisasi Islam. "Muslim seperti Yahudi, Yahudi seperti muslim, dan mengutuk semua kebingungan yang mungkin dibuat oleh situasi politik internasional di Timur Tengah dan tindakan mengerikan," kata Rabbi Perancis, Gilles Bernheim, setelah bertemu para pemimpin muslim.
Sementara calon dari partai UMP sekaligus incumbent, Presiden Nicolas Sarkozy, mencela serangan teror yang dilandasi atas motivasi rasisme. "Perancis takkan mentoleransi indoktrinasi ideologi di tanahnya. Namun, negeri itu tak boleh tergoda oleh aksi balas dendam,'' katanya.
Mohamed Merah, yang melakukan aksi penembakan dengan mengendarai skuter di Toulouse, memang telah tewas. Namun, bagi umat muslim Prancis, babak penembakan berantai itu belumlah usai.
Mereka khawatir peristiwa tragis tersebut akan meningkatkan ketakutan dan keprihatinan terhadap Islam di Perancis. Negera dimana minoritas muslim dan keamanan menjadi topik pembicaraan panas selama beberapa pekan menjelang pemilihan presiden.
Ikuti Whatsapp Channel Republika