REPUBLIKA.CO.ID, KATHMANDU – Komunitas Muslim Nepal menuntut pemerintah untuk mengakui eksistensi mereka bukan sebagai warga negara kelas dua. Apabila itu tidak dikabulkan, komunitas Muslim mengancam bakal turun ke jalan.
Berbicara pada sebuah program yang diselenggarakan Organisasi Muslim Nepal, Ittehad, para pemimpin komunitas Muslim, menyerukan kepada pemerintah untuk segera mengambil langka-langkah untuk meningkatkan seluruh masyarakat dalam semua sektor negara.
Sebab, menurut klaim komunitas Muslim, pemerintah cenderung berpihak pada etnis Madhesis, etnis mayoritas beragama Hindu. Sebagai tindak lanjut seruan itu, para pemimpin komunitas Muslim telah menyerahkan memorandum kepada pemerintah. Hingga kini, pemerintah Nepal belum merespon memorandum tersebut.
Pemimpin organisasi Muslim Nepal lain, UML, Mahamud Aalam, mengatakan komunitas Muslim tidak akan tinggal diam hingga pemerintah memastikan representasi proporsional di setiap sektor.
Ia menuduh pemerintah gagal dalam memberikan solusi atas persoalan ini. “Menjadikan Muslim sebagai bagian dari etnis Madhesi merupakan cara untuk mengabaikan identitas Muslim,” kata Aalam.
Seperti diberitakan sebelumnya, mayoritas penduduk Nepal beragama Hindu. Meski demikian, warga Nepal begitu toleran dengan keberadaan komunitas Muslim di negaranya.
Namun, dalam perkembangan terakhir ada dua isu penting yang mengancam keharmonisan kehidupan beragama di negara tersebut. Isu pertama adalah terkait perlakuan diskriminasi pemerintah terhadap komunitas Muslim. Kedua, isu ancaman terhadap komunitas Muslim. Terakhir, terjadi rangkaian pembunuhan terhadap komunitas Muslim.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
