Rabu 28 Sep 2011 15:41 WIB

Muhammadiyah Tawarkan Koalisi Sejati Atasi Permasalahan Bangsa

Rep: Yulianingsih/ Red: Chairul Akhmad
Atasi permasalahan bangsa, butuh koalisi semua pihak, rakyat dan penguasa.
Foto: Republika/Imam Budi Utomo
Atasi permasalahan bangsa, butuh koalisi semua pihak, rakyat dan penguasa.

REPUBLIKA.CO.ID, YOGYAKARTA – Pimpinan Pusat Muhammadiyah menawarkan adanya koalisi sejati kepada pemerintah untuk penanggulangan berbagai permasalahan bangsa yang saat ini tengah melanda Indonesia.

Hal itu terungkap dari hasil rapat konsolidasi nasional PP Muhammadiyah Selasa-Rabu (27-28/9) di kantor PP Muhammadiyah Yogyakarta.

Rapat konsolidasi tersebut dihadiri seluruh Pimpinan Wilayah Muhammadiyah, Rektor perguruan tinggi Muhammadiyah dan pimpinan organisasi otonom Muhammadiyah.  Rapat ini merupakan rapat reguler yang digelar PP Muhammadiyah untuk membahas berbagai permasalahan bangsa dan permasalahan di tubuh Muhammadiyah sendiri.

Ketua PP Muhammadiyah, Haedar Nashir, mengatakan rapat konsolidasi tersebut menghasilkan lima poin pernyataan terkait permasalahan bangsa. Salah satu poin penting yang dihasilkan adalah Muhammadiyah menilai beban bangsa Indonesia di tengah bayang-bayang krisis ekonomi global ini terbilang berat.

"Beban berat ini sedemikian kompleks, bukan hanya dari bobot masalahnya saja tetapi pada saat yang sama juga diperparah dengan penyakit kronis yang menular, yaitu korupsi," ujar Haedar, membacakan pernyataan sikap hasil rapat konsolidasi tersebut di Kantor PP Muhammadiyah Yogyakarta, Rabu (28/9).

Dalam menghadapi masalah yang besar tersebut, kata Haedar, dibutuhkan sebuah keberanian moral dan politik yang kuat dari pemerintah dan seluruh penyelenggara negara. Hal itu juga butuh peran serta seluruh kekuatan nasional, baik organisasi masyarakat maupun organisasi lainnya untuk menuntaskan masalah ini secara tuntas dan sistemik.

Sementara itu, Ketua Umum PP Muhammadiyah, Din Syamsuddin, mengatakan untuk menyelesaikan masalah yang berat ini dibutuhkan koalisi yang sejati. Bukan koalisi semu atau koalisi sementara. "Dibutuhkan koalisi antara pemerintah, partai politik, ormas dan masyarakat secara keseluruhan," kata Din.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement