REPUBLIKA.CO.ID, LEBAK - Pondok pesantren salafi di Kabupaten Lebak, Prpovinsi Banten, selayaknya menerapkan kurikulum nasional, agar lulusan lembaga keagamaan tersebut memiliki 'nilai jual'. "Sejak dulu sampai sekarang pola pendidikan pondok pesantren salafi masih bersifat klasikal serta tradisional, belum mengacu pada standar kurikulum nasional," kata Kepala Seksi Pondok Pesantren Kementerian Agama Kabupaten Lebak Ajid Samsuri di Rangkasbitung, Selasa (2/8).
Ajid berharap, Kementerian Agama segera mengeluarkan sistem kurikulum nasional untuk pendidikan 618 ponpes salafi yang ada di daerah itu. Saat ini, pola pembelajaran ponpes salafi belum memiliki kejelasan, sehingga tidak memiliki kompetensi pelayanan pendidikan yang baik.
Selain itu juga tidak memiliki nilai jual dibandingkan ponpes modern, yang sudah menerapkan kurikulum yang diakomodasi antara nasional, tradisional dan konvensional. Oleh karena itu, kata dia, lulusan ponpes salafi hingga kini kalah bersaing dengan pesantren modern dari segi wawasan maupun intelektual kajian ilmu agama Islam.
Penerapan kurikulum nasional itu, kata dia, juga dapat mencegah ajaran radikalimse. Selama ini, menurut dia, hasil proses pendidikan ponpes salafi yang satu dengan yang lainya sangat berbeda akibat tidak menerapkan kurikulum nasional itu.
Pendidikan salafi bukan hanya kitab gundul saja, namun perlu diajarkan kitab-kitab lainya untuk dikaji secara mendalam. "Kami mendesak Kemenag Pusat segera menerapkan kurikulum standar nasional untuk ponpes salafi, sehingga lulusanya memiliki kompetensi keilmuan pendidikan agama Islam," ujarnya.
Ia juga mengatakan, pihaknya dalam waktu dekat akan melakukan pertemuan dengan pengelola ponpes salafi melalui wadah forum silatuhrahmi antar pondok pesantren se-Kabupaten Lebak. Dalam pertemuan tersebut, kata dia, nantinya seluruh ponpes salafi bisa menerapkan kurikulum nasional. "Kami berharap Kemenag bisa mengeluarkan penerapan kurikulum ponpes salafi," katanya.
Ketua Forum Silatuhrahmi antar Pondok Pesantren Kabupaten Lebak KH Badrudin mengaku, pada dasarnya sangat setuju kurikulum nasional diformalkan untuk pendidikan ponpes salafi. Namun, kata dia, pihaknya meminta Kemenag melakukan pembinaan dan sosialisasi terlebih dulu sebelum diterapkan kurikulum tersebut. "Kami saat ini belum mengetahui kurikulum nasional yang akan diterapkan untuk ponpes salafi," ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
