REPUBLIKA.CO.ID,Laporan wartawan Republika Wachidah Handasah dari Paris, Prancis
PARIS -- Prancis mendukung berdirinya negara Palestina merdeka. ''Ini merupakan satu-satunya cara untuk menyelesaikan konflik di sana,'' ujar Jean Christophe Peaucelle, wakil direktur Afrika Utara dan Timur Tengah, Kementerian Luar Negeri Prancis, Rabu (22/6).
Namun alangkah baiknya, kata dia, jika negara Palestina didirikan atas dasar persetujuan semua pihak. Karena itu, Prancis mengusulkan diadakannya perundingan damai Palestina-Israel di Paris. Sejauh ini, Palestina sudah setuju untuk menghadiri perundingan itu, namun Israel belum memberi jawaban. ''Mereka (Israel) sepertinya masih sangat ragu.''
Meski demikian, Prancis tak patah semangat, meski kemungkinan untuk digelarnya perundingan itu hanya 1:10. ''Meski kecil, tapi kami tetap berusaha. Seandainya sampai September tetap belum ada perundingan, Prancis akan bersikap sesuai kondisi saat itu.''
Peaucelle juga menginformasikan seputar sikap Prancis terhadap Suriah. ''Kami ingin intervensi ke Suriah, bukan secara militer namun secara politik.''
Jika di Libya, Prancis ambil bagian dengan mengirim pesawat-pesawat tempurnya, tidak demikian halnya dengan di Suriah. ''Kami tak bisa turun di semua negara. Bagaimana pun diplomasi juga sangat penting, tapi harus realistis,'' katanya.
Dalam hal ini, Prancis menginginkan Dewan Keamanan (DK) PBB mengeluarkan resolusi yang mengecam Suriah karena kekerasannya terhadap warga sipil. Hanya saja, kata Peaucelle, di DK PBB belum ada suara mayoritas untuk mengeluarkan resolusi itu. Rusia misalnya, tidak setuju. ''Prancis ingin Rusia berubah sikap sehingga resolusi bisa dibuat.''
Terkait invasi Barat ke Libya, sejauh ini Prancis tidak pernah merencanakan untuk meningkatkan invasi tersebut dengan operasi darat. ''Ini sangat jelas, tidak ada. Buktinya, telah tertulis dalam resolusi PBB bahwa tak akan ada operasi darat.''
Tapi, bukankah resolusi bisa diubah? ''Memang, tapi tidak pernah ada pembicaraan seperti itu.'' Sebaliknya, lanjut Peaucelle, Prancis ingin operasi di Libya berhenti secepatnya. Namun, hal itu tergantung pemimpin Libya, Muamar Khadafi. Hanya Khadafi, kata dia, yang bisa menghentikannya.
Ia tak memungkiri, operasi militer Barat di Libya telah memakan waktu lebih lama dari yang diperkirakan. ''Tapi pelan-pelan mengarah ke arah yang positif.''
Peaucelle menjelaskan, apa yang dilakukan militer Barat, termasuk Prancis, di Libya adalah untuk membantu melindungi masyarakat sipil. Dalam kasus Libya ini, pemerintah Libya telah melancarkan aksi perang terhadap masyarakat sipil. Mereka mengerahkan pesawat tempur, helikopter, dan rudal. ''Saat itu, kami dan sejumlah negara berpikir, harus ada intervensi. Karena ketika ada orang dibunuh di depan mata kita, maka kita harus bertindak. Ada rasa tanggung jawab untuk melindungi.''
Selain demi melindungi masyarakat sipil, lanjut Peaucelle, Prancis juga melihat pemerintah Libya telah melakukan tindakan yang berpotensi mengancam stabilitas internasional. Di antaranya, ada jutaan orang mengungsi, Khadafi mengerahkan tentara bayaran, juga ada jual beli senjata yang berhubungan dengan Alqaidah di Afrika Utara. ''Semua ini berbahaya bagi stabilitas dunia. Karena itu, DK PBB perlu bersikap.''
Ikuti Whatsapp Channel Republika