REPUBLIKA.CO.ID, BEOGRAD - Kisah kelam perpecahan Yugoslavia mungkin sudah selesai. Namun, trauma psikologis masyarakat negara-negara pecahan Yusgoslavia bisa jadi belum sirna. Kondisi nyata terlihat ketika mufti Serbia dari Sandzak berniat untuk menjadi pemimpin komunitas Muslim Bosnia di Serbia dalam pemilihan ulama Maret 2012 mendatang.
Sisi dilematis menyeruak, Zukorlic merupakan seorang Muslim namun disisi lain dia seorang Serbia. "Saya tidak mengesampingkan kemungkinan untuk menjadi mufti komunitas Muslim Bosnia di Serbia," komentar Zurkolic seperti dikutip dari Balkaninsight.com, Rabu (20/4).
Dikatakan Zurkolic, dirinya memang seorang yang berasal dari Beograd (ibukota Serbia), tapi asal keyakinan dirinya berasal dari Sarajevo (ibukota Bosnia Herzegovina). Tiga tahun lalu, dalam sebuah acara di Novi Pazar, Zukorlic mengatakan bahwa masyarakat Sandzak melihat Turki sebagai seorang ibu yang telah dipaksa untuk meninggalkan anak-anaknya di Serbia, Bosnia dan Albania. "Saya tidak memiliki masalah dengan masyarakat Beograd tetapi hanya bermasalah dengan pemerintah di Beograd," ungkap dia.
Sejatinya, ketegangan antara Beograd dengan Zurkolic terjadi ketika sang mufti untuk kali pertama terpilih menjadi pemimpin komunitas Muslim di Serbia. Persoalan lain, Serbia memperlakukan warga Sandzak seperti pemimpin Serbia Slobodan Milosevic memperlakukan Kosovo. Sementara Bosnia mengalami penindasan di masa Milosevic layaknya minoritas Kosovo Albania diperlakukan.
Beograd yang melihat gelagat Zurkolic melakukan intervensi dengan mengubah aturan tentang komposisi aturan Dewan Nasional Bosnia, Juli tahun lalu guna mengentikan langkah Zurkolic menduduki ulama utama di Bosnia. Dalam intervensi itu, Komunitas Budaya Bosnia yang mendukung Zurkolic memenangkan 17 kursi dari 35 kursi yang diperebutkan. Sementara Bosniak List dan Bosniak Renaissance masing-masing memenangkan 13 dan 5 kursi.
Sebelum sidang pada Juli 2010, pemerintah Serbia memerintahkan perubahan di menit-menit terakhir aturan dewan dengan menyatakan bahwa sidang harus dihadiri mayoritas dua pertiga anggota. Kementerian Hak Minoritas Serbia kemudian tidak mengakui Dewan Bosnia. Padahal semua etnis minoritas seharusnya diberikan jaminan hak-hak tentang media, budaya, pendidikan dan penggunaan simbol.
Ikuti Whatsapp Channel Republika