REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo menyebut, pemotongan gaji Aparatur Sipil Negera (ASN) untuk zakat masih sekadar wacana. Presiden pun meminta, agar hal tersebut tidak perlu dijadikan polemik apalagi menimbulkan gejolak di masyarakat.
"Pengumpulan zakat ASN itu masih wacana, jadi jangan dipolemikkan," kata Jokowi saat memberikan keterangan pers usai peletakan batu pertama pembangunan tol Padang-Pekanbaru, Padang, Jumat (9/2).
Terkait pernyataan tersebut, beberapa ormas Islam yang telah terdaftar dalam Kementerian Agama sebagai lembaga zakat nasional seperti Lazisnu, Lazismu, Laz DDII, Laz Persis, Laz BMH, Laz Wahdah Islamiyah menggelar rapat dan konferensi pers terkait tanggapan tentang wacana pemungutan Zakat ASN. Enam ormas yang terkumpul dalam Perkumpulan Organisasi Pengelola Zakat (Poroz) yang diresmikan Jumat (9/2) kemarin menyatakan beberapa pernyataan terkait polemik yang muncul.
Pertama, memberikan apresiasi kepada pemerintah atas kepeduliannya dalam perkembangan zakat di Indonesia. Kedua, mendorong pemerintah agar melibatkan lembaga zakat berbasis ormas dalam merumuskan roadmap dan regulasi zakat di Indonesia, seperti wacana pemotongan zakat ASN.
Ketiga, perlu adanya peningkatan peran pemerintah dalam sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya berzakat. Keempat, meminta pemerintah untuk menghentikan polemik wacana pemotongan gaji ASN untuk zakat dan mengkajinya secara komprehensif bersama lembaga zakat berbasis Ormas. Terakhir, Poroz mendorong pemerintah untuk mewadahi aspirasi masyarakat terkait zakat sebagai pengurang zakat secara langsung.
Direktur Utama Lembaga Zakat Nahdatul Ulama (Laziznu) Syamsul Huda menegaskan, wacana tentang pemotongan gaji ASN yang nantinya akan disalurkan untuk penyaluran zakat perlu dihentikan untuk menghindari munculnya polemik di masyarakat. Sebagai gantinya, pemerintah perlu melakukan tatap muka dan diskusi dengan lembaga zakat nasional yang juga berperan penting dalam penyaluran zakat.
"Wacana Zakat ASN ini harus dihentikan karena menimbulkan efek negatif pada perkembangan zakat yang sejatinya telah bagus," kata Syamsul saat menggelar jumpa pers di Pusat Dakwah Muhammadiyah, Menteng, Jumat (9/2).
"Makanya kita ingin wacana ini dihentikan dulu dan diawali dengan diskusi bersama agar polemik dapat dihilangkan," kata dia menambahkan.
Sedangkan Badan Pengurus Lembaga Zakat Muhammadiyah (Lazizmu) Rizaludin Kurniawan mengatakan, pemerintah seharusnya dapat memberikan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat sebelum menyebarkan wacana tentang Zakat ASN. Menurutnya, hal itu perlu dilakukan mengingat zakat merupakan suatu ibadah yang perlu dilaksanakan oleh umat muslim sekaligus menghindari munculnya polemik karena kurangnya pemahaman masyarakat tentang tujuan dan maksud dari pelaksanaan Zakat ASN.
"Tapi saat ini pemerintah belum ada pendekatan menyeluruh, maka kita ingin wacana ini dihentikan dulu. Kami juga memprediksikan jika Pilpres Zakat ASN ini berlaku maka hanya mampu mengumpulkan sekitar 10 persen saja dari keseluruhan target, lalu sisanya bagaimana?," papar Rizaludin.
"Maka lebih baik kita duduk bersama dan didiskusikan dengan kepala dingin, agar Pemerintah juga dapat memberikan penjelasan yang komprehensif," ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
