REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Komisi VIII DPR Saleh Partaonan Daulay meminta Kementerian Agama untuk melakukan klarifikasi kepada Kedutaan Besar (Kedubes) Arab Saudi terkait masalah teknis pembuatan visa yang menyebabkan penundaan keberangkatan jamaah umrah.
"Selanjutnya, Kementerian Agama bersama biro perjalanan haji dan umrah menjelaskan kondisi tersebut kepada para jamaah. Yang diperlukan jamaah adalah kepastian, meskipun dapat dipahami ada kekecewaan," kata Saleh melalui pesan singkat di Jakarta, Selasa (5/4).
Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) itu mengatakan penyelenggaraan umroh di Indonesia dilaksanakan penuh oleh pihak swasta, yaitu biro-biro perjalanan haji dan umrah. Pemerintah, melalui Kementerian Agama, bertugas untuk memberikan pembinaan, pengawasan dan penertiban serta penindakan bila ada pelanggaran.
"Di sini peran pemerintah sebagai pengawas diperlukan. Kalau pemerintah yang menjelaskan, saya kira akan lebih menenangkan para jamaah," tuturnya.
Saleh mengatakan, menurut informasi yang dia peroleh, Kedutaan Besar Arab Saudi di Jakarta kehabisan stiker untuk pembuatan visa sehingga menghambat proses pengajuan visa.
"Kalau itu betul, berarti itu hanya persoalan teknis saja yang tentu bukan ranah pemerintah kita. Biro-biro perjalanan umroh juga tidak bisa berbuat banyak karena itu adalah urusan dapur Kedutaan Besar Arab Saudi," katanya.
Saleh berharap persoalan teknis tersebut sudah bisa diselesaikan oleh Kedutaan Besar Arab Saudi dalam waktu yang tidak lama. Persoalan tersebut, katanya, meskipun sangat jarang terjadi, memang bisa menimbulkan kekhawatiran di kalangan jamaah umrah.Apalagi dengan adanya penipuan dan penelantaran jamaah yang pernah terjadi sebelumnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
