Tetapi, seiring dinamika politik yang mendera Indonesia, nama Gelora Bung Karno terusik. Pergantian rezim dari Orde Lama ke Orde Baru di bawah kepemimpinan Presiden Suharto melakukan upaya massif untuk menghilangkan peran Presiden Sukarno. Proses de-sukarnoisasi itu pun menimpa pada penamaan Gelora Bung Karno.

Pada 1989, Presiden Suharto mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 4 yang berisi tentang pergantian nama Gelora Bung Karno menjadi Stadion Utama Senayan. Yayasan pengelolanya pun diubah dari Yayasan Gelora Bung Karno menjadi Yayasan Gelanggang Olahraga.

Tentu saja, kebijakan tersebut menghilangkan spirit sekaligus nilai historis dari kompleks olahraga tersebut. Tak banyak pihak yang berani menentang meski pada dasarnya banyak yang tak sepakat. Sikap represif pemerintah terhadap perbedaan pendapat memaksa pelbagai pihak yang keberatan untuk tutup mulut. Tak berani memprotesnya.

Suara-suara untuk mengembalikan nama Gelora Bung Karno kembali mencuat lebih dari satu dekade kemudian. Setelah Orde Baru lengser dan kepemimpinan Republik Indonesia berada di tangan seorang ulama mantan Ketua PBNU tiga periode, Abdurrahman Wahid (Gus Dur), usulan itu muncul.

Usulan pergantian nama itu, pertama kali muncul saat digelar rapat dengar pendapat antara Komisi I DPR dan Mensesneg kala itu, yang juga menjadi Ketua Badan Pengelola Gelora Senayan (BPGS) pada 24 Oktober 2000. Usulan tersebut, kemudian direspon Presiden Abdurrahman Wahid pada saat menghadiri HUT PDI Perjuangan ke-28 di Stadion Utama Senayan, pada 14 Januari 2001.

Apa yang dijanjikan oleh Gus Dur tersebut lantas ditindaklanjuti beberapa waktu kemudian. Ia mengeluarkan Keputusan Presiden No. 7 tahun 2001 tentang pengalihan nama dari Stadion Utama Senayan kembali ke nama awal, Gelora Bung Karno.

Ikuti Whatsapp Channel Republika