REPUBLIKA.CO.ID, KOSOVO -- Seperti negara Balkan lainnya, terutama yang berpenduduk mayoritas muslim, Kosovo diduga bakal menjadi sarang ekstremis.
Dugaan itu merujuk dari kemudahan warga negara asing, utamanya warga Timur Tengah dan Asia, untuk masuk ke Kosovo berkat kebijakan bebas visa, semenjak kehadiran pasukan Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO) tahun 1999. Namun, tidak semua pihak percaya begitu saja dengan dugaan tersebut.
Habibe Berisha, seorang teolog Islam, menjamin bahwa Islam di Kosovo tidak akan terancam oleh kelompok radikal. "Islam di Albania, Turki, Bosnia, termasuk Kosovo terpisah dengan kehidupan publik dan negara. Albania misalnya, mereka berorientasi pada usaha mewujudkan persatuan, sehingga pemerintah dan masyarakat memperlakukan agama sebagai urusan pribadi," kata Berisha.
Tetapi, kata dia, hal itu tidak berarti bahwa institusi pemerintah tidak menanggapi tuntutan komunitas agama. Ia mengatakan pemerintah Kosovo perlu menjelaskan posisi hukum dari umat beragama. Ini mengingat mereka memiliki masalah dengan pajak rumah ibadah, kepemilikan properti dan lainnya. "Pemerintah perlu menyelesaikan masalah ini," kata dia, seperti dilansir setimes.com.
Arber Fetiu, peneliti agama di Washington, DC mengatakan pemerintah Kosovo perlu mengadopsi kebijakan toleran terhadap komunitas muslim dan lainnya. "Jika negara-negara di mana ada kebijakan diskriminatif kepada muslim, maka itu menghancurkan netralitas negara terhadap agama. Selanjutnya, akan muncul sikap frustasi dari mereka yang mengalami diskriminasi," ujarnya.
Direktur Eksekutif dari Institute Kebijakan Balkan, Seb Bytyci, mengatakan Islam radikal sebagai ideologi dapat menemukan tempat dimanapun. Cara mencegahnya adalah perhatian terhadap kesejahteraan rakyat. "Cara terbaik untuk mencegah pertumbuhan ideologi ekstremis adalah meningkatkan standar hidup, dan menanamkan jaring pengaman sosial dan intelektual harus melakukan lebih banyak usaha untuk mempromosikan manfaat adanya liberalisme," kata dia.
Katriot Krasniqi, seorang peneliti Konflik dan Resolusi, Kosovo bukanlah target terorisme. "Kawasan Balkan bukanlah target ekstrimis. Justru saat ini ancaman datang dari kalangan sayap kanan dan nasionalisme," Krasniqi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
