REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--Pemerintah meminta masyarakat tak mengambil resiko melaksanakan ibadah haji melalui penyelenggara haji non kuota. Sebab, menurut Dirjen Penyelenggara Haji dan Umroh (PHU) Kementerian Agama (Kemenag), Slamet Riyanto, haji non kuota mempunyai resiko yang tinggi mulai dari penelantaran dan ketidak jelasan selama di Arab Saudi.
”Taati aturan saja agar lebih aman,”kata dia kepada Republika di Jakarta, Jumat (8/9)
Oleh karenanya, ujar Slamet, pemerintah mempersiapkan penyelenggaran ibadah haji semaksimal mungkin. Saat ini, persiapan telah mencapai 99 persen dan diharapkan tak ada kendala apapun. Transportasi dalam dan luar negeri, pemondokan di Mekkah, Madinah, dan hotel transit di Jeddah telah dipastikan siap. Termasuk juga konsumsi selama di Arab Saudi dengan system catering dan menu seratus persen Indonesia.
Pemerintah, kata Slamet, mengimbau para jamaah haji mempersiapkan segala persiapan baik spiritual ataupun material. Para Jamaah diminta membawa bekal yang cukup dan tak berlebihan. Sehingga diharapkan pelaksanaan ibadah haji tahun ini berjalan lancer.
Direktur Pelayanan Haji dan Umrah, Zaenal Abidin Supi mengatakan total jamaah haji Indonesia yang akan berangkat tahun ini adalah 221 ribu orang. Terdiri dari 197.500 jemaah haji regular dan 23.500 jemaah haji khusus. Sedangkan total petugas haji yang akan diperbantukan sebanyak sekitar 3800 petugas. Jamaah haji regular akan diberangkatkan melalu 491 kelompok terbang (keloter) menggunakan maskapai penerbangan Garuda Airlines dan Saudi Airlines.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
