REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--Upaya advokasi ormas Islam Muhammadiyah terhadap kebijakan publik masih kurang. Terutama kebijakan yang pro terhadap kepentingan rakyat dan kaum dluafa. Padahal, prinsip kebijakan tersebut memiliki semangat sama dengan visi dan misi Muhammadiyah.

Demikian diungkapkan oleh Direktur Eksekutif Civil Islamic Institute (CII), Sudibyo Markus dari hasil penelitian awal CII tahun 2010. “Meski masih tahap uji coba tapi ke depan metode dan komponen penilitian akan disempurnakan,” ujar dia dalam acara Tadabbur Ramadhan 1431 H yang diselenggarakan oleh Pimpinan Pusat Muhammadiyah di Jakarta, Rabu (18/8)

Sudibyo mengatakan, penilitian awal ini menggunakan metode civicus index yang masyhur digunakan hampir di seratus negara dunia. Obyek kajian diambil dari tujuh wilayah yang berbeda yaitu Jakarta, Jogjakarta, Jawa Timur, Kupang, Makasar, Ternate, dan Palu. CII bekerjasama dengan Perguruan Tinggi Muhammadiyah setempat.

Lebih lanjut, Sudibyo mengemukakan lemahnya upaya Muhammadiyah mempengaruhi kebijakan public lebih disebabkan oleh sistem yang mendominasi kebijakan di pemerintahan itu sendiri. Oleh karena itu perlu diupayakan langkah-langkah konkrit mendorong peran aktif Muhammadiyah melakukan advokasi terhadap kebijakan publik. Apalagi, Muhammadiyah merupakan kekuatan masyarakat sipil yang memiliki peran dan fungsi strategis.

Upaya yang bisa ditempuh, ungkap Sudibyo, yaitu konsolidasi internal Muhammadiyah sebagai gerakan masyarakat madani yang kuat dan optimalisasi peran mulai dari tingkat daerah hingga pusat. Selain itu, Muhammadiyah dituntut mampu merangkul semua kekuatan partai politik agar ide-ide pembaharuan Muhammadiyah dapat terakomodir dan tersalurkan.”Langkah tersebut tidak bisa secara parsial tetapi harus integral,”kata dia.

Namun demikian, Sudibyo menjelaskan Prestasi Muhammadiyah di dimensi cukup baik yaitu dimensi nilai, lingkungan, dan struktur meskipun dalam beberapa hal perlu ditingkatkan. Sebagai contoh, dimensi nilai yang meliputi ketaatan beragama, demokrasi, transparasi, toleransi, antikekerasan, kesetaraan jender, kedermawanan, dan keadilan sosial dianggap bagus.

Akan tetapi, ada beberapa hal yang masih perlu diperbaiki yaitu masih terdapat sikap kurang transparan dan lemahnya sikap antikekerasan di sejumlah wilayah. “Perlu solusi tepat mengatasi kekurangan itu,” jelas dia.

Ikuti Whatsapp Channel Republika