REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--Umat Islam sebaiknya tidak perlu reaksioner atau melakukan tindakan berlebihan dalam menanggapi lomba menggambar kartun Nabi Muhammad SAW di jejaring sosial facebook, kata Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin. "Tidak usah reaksioner atau berlaku berlebihan, biarkan diserahkan kepada jalur hukum," kata Din kepada pers di Istana Wapres Jakarta, Selasa.
Hal tersebut dikemukakan usai dirinya bersama jajaran PP Muhammadiyah melakukan audiensi dengan Wakil Presiden Boediono, terkait rencana penyelenggaraan Muktamar Muhammadiyah 1 abad, yang akan berlangsung 3-8 Juli 2010 di Yogyakarta. Menurut Din, umat Islam hendaknya jangan terpancing atau melakukan tindakan yang tidak baik terkait adanya lomba menggambar karikatur nabi umat Islam tersebut.
"Saya kira masyarakat Indonesia sudah sangat cerdas, bisa membedakan mana yang baik dan buruk. Sehingga tidak perlu mengeluarkan fatwa haram terhadap jejaring sosial itu," kata Din.
Menurutnya, dirinya sendiri saat ini sudah menutup jejaring sosial itu dan sudah sekian lama tidak aktif menggunakannya. "Beberapa kali saya mendapat undangan untuk bergabung atau berkawan melalui facbook, tapi saya abaikan saja," kata Din.
Untuk itu, dia mengimbau kepada umat muslim untuk selalu berhati-hati dalam menanggapi informasi yang ada di jejaring sosial itu. "Masyarakat sudah cukup dewasa dan pintar, sehingga mereka bisa menentukan sendiri sikapnya," katanya.
Terkait dengan rencana penyelenggaraan muktamar, Din mengatakan kegiatan akan dibuka oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 3 Juli dan ditutup oleh Wapres Boediono pada 8 Juli 2010. "Alhamdulillah Bapak Wapres sudah menyatakan kesediaannya untuk menutup muktamar mendatang," katanya.
Din mengatakan, dalam permbicaraan dengan Wapres mengemuka mengenai perlunya meningkatkan tali silaturahmi antara pemerintah dan Muhammadiyah dari yang selama ini telah berjalan. "Wapres tadi juga menegaskan bahwa memang seharusnya tali silaturahmi pemerintah dengan Muhammadiyah berjalan baik," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika