REPUBLIKA.CO.ID, SOLOK -- Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa mengatakan Kota Solok, Sumatera Barat, menjadi laboratorium percontohan program percepatan penanganan fakir miskin. "Saya sudah meminta Pemkot Solok segera berkoordinasi dengan tim di Kementerian Sosial untuk membahas dengan serius model intervensi dan integrasi beragam bansos," kata Mensos di Solok, Jumat Kemarin.
Koordinasi yang dilakukan terkait dengan integrasi data, sistem layanan dan rujukannya serta komplementaritasnya sehingga dapat dirumuskan kemungkinan formula yang sama dapat juga diterapkan di daerah lain.
Ia mengatakan langkah yang sudah dirumuskan Wali Kota Solok Zul Elfian dalam upaya percepatan penanggulangan kemiskinan yaitu pertama, menyalurkan sebagian dana Badan Amil Zakat kepada penerima PKH sebesar Rp900.000 per tahun untuk setiap Keluarga Penerima Manfaat (KPM).
Kedua, memberikan apresiasi kepada anggota penerima PKH yang mau berhenti merokok berupa insentif sebesar Rp750.000 per tahun untuk setiap KPM. "Insentif semacam ini sangat efektif dalam mengurangi beban ekonomi keluarga penerima Program Keluarga Harapan. Pada akhirnya proses pengentasan kemiskinan akan lebih cepat terjadi," katanya.
Langkah yang diterapkan Wali Kota Solok tersebut menurut Khofifah merupakan komitmen yang baru pertama kali ditemuinya selama ia berkeliling menyalurkan bansos PKH. "Saya optimistis model yang telah diterapkan di Solok ini akan sangat membantu masyarakat miskin. Ini sungguh komitmen dan gagasan yang luar biasa," kata Khofifah.
Sementara itu Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Harry Hikmat mengatakan Kota Solok merupakan kota pertama di Provinsi Sumatera Barat yang melaksanakan pencairan bansos PKH secara non tunai pada 2017.
"Pencairan PKH secara non tunai untuk Kota Solok mendapat dukungan penuh dari BRI," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
