Kamis 07 May 2015 09:23 WIB

Gandeng NGO Zakat Tuntaskan Kemiskinan

Rep: arie lukihardianti/ Red: Agus Yulianto
 Pembayaran zakat, infaq dan sedekah.  (ilustrasi)
Foto: Republika/Yasin Habibi
Pembayaran zakat, infaq dan sedekah. (ilustrasi)

REPUBLIKA.CO.ID,BANDUNG – Kemiskinian masih jadi ‘PR’ berat Pemrov Jabar. Karena itu, melalui pemberdayaan zakat, Jabar ingin terlepas dari persoalan kemiskinan akibat berbagai faktor tersebut.  Pemprov pun berencana merangkul NGO (Non-Governmental Organizations) di bidang zakat untuk menuntaskan masalah kemiskinan.

Hal ini dilakukan, agar penuntasan kemiskinan bisa lebih efektif jika dilakukan oleh ahlinya. “Caranya nanti, kami kerja sama dengan NGO. Kalau PNS yang turun tidak ahli. Tidak bisa turun blusukan ke orang-orang yang tidak mampu,” ujar Gubernur Jabar,Ahmad Heryawan, belum lama ini.

Dikatakan Heryawan, untuk melakukan pemberdayaan, maka harus ada orang-orang yang memiliki jiwa yang baik. Orang itu, adalah NGO.

Nantinya, bentuk kerja sama yang dijalin adalah memberikan dana operasional kepada para NGO tersebut. “Namun, dana yang diberikan, masih dalam tahap wajar sesuai dengan aturan yang berlaku,” katanya.

 

Sedangkan sistemnya, tergantung siapa NGO yang daftar. Jika NGO tersebut mampu, maka akan dipilih oleh Pemprov Jabar. Sehingga, sistemnya tidak lelang, tapi diuji oleh tim penguji publik.

Menurut gubernur, bila program yang diajukan NGO itu bagus dan diidentifikasi bagus, maka nanti dipilih. Dia mencontohkan, bila NGO itu sanggup lima ribu dalam setahun atau seribu dalam setahun (mengentaskan kemiskinan), maka akan dipilih dengan catatan dua tahun tuntas.

Terkait dengan anggaran, gubernur menyebutkan, pada 2015 ini, siap menggelontorkan dana sekitar Rp 50 miliar hingga Rp 100 miliar. Hal ini masuk dalam spesifik empowerment. Artinya mempersiapkan pemberdayaan spesipik sesuai dengan kebutuhan karena di perkotaan dan pedesaan kebutuhannya beda.

Sebelumnya, untuk meningkatkan efektivitas badan-badan penyaluran zakat, Pemerintah Provinsi Jawa Barat menjalin kerja sama dengan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas). Kerja sama ini dilatarbelakangi karena walaupun efektivitasnya optimal, cakupan badan-badan zakat masyarakat cenderung kecil.

Sedangkan pemprov memiliki cakupan yang luas, namun kurang efektif. Untuk itu Heryawan mengungkapkan, dengan bergabungnya pihak Pemprov Jabar dan Baznas, diharapkan efektivitas dapat lebih maksimal dengan cakupan lebih luas.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement