REPUBLIKA.CO.ID, NEW DELHI -- Komisi Hibah Universitas (UGC) mengusulkan Universitas Aligarh Muslim (AMU) menghapuskan kebijakan memisah mahasiswa laki-laki dan perempuan. UGC juga meminta AMU untuk menggabungkan departemen Syiah dan Sunni.
Dilansir dari The Siasat Daily pada Senin (20/11), saran itu melalui audit pemerintah pada April lalu. Dalam surat rekomendasi audit UGC disebutkan pelayanan HRD mengarah pada komite memiliki profesor dari IIT dan institusi pendidikan lain.
Surat rekomendasi itu melaporkan pendekatan pendidikan (memisah laki-laki dan perempuan) yang dilakukan AMU tak membantu komunikasi dua arah atau diskusi gagasan. Audit itu beralasan pemisahan model belajar tak relevan dengan dunia kerja dan aktivitas di dunia nyata yang netral gender.
Selain itu, surat rekomendasi atau audit menyatakan departemen Sunni dan Syiah yang terpisah di bawah fakultas teologi dapat digabungkan menjadi sebuah departemen untuk agama perbandingan. Pun audit itu juga meminta menghapus kuota wakil kanselir model penerimaan.
Audit menilai wakil kanselir harus diangkat berdasarkan pencarian atau seleksi daripada pemilihan. Sehingga AMU perlu melakukan amandemen di lingkungan perguruan tinggi itu.
Sementara itu, juru bicara resmi AMU Omar S Peerzada mengatakan masih menunggu tindak anjut dari hasil audit UGC. Ia mengaku AMU belum menerima rekomendasi apapun dari UGC.
"Kami tidak berada dalam posisi untuk memberikan reaksi apapun," kata Peerzada.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
