Rabu , 18 October 2017, 09:18 WIB

IHW Lihat Taiwan Serius Garap Industri Halal, Ancamankah?

Rep: Fuji Pratiwi/ Red: Agus Yulianto
dok. IHW
Wakil Presiden Taiwan Chen Chien-jen bersama Direktur Indonesia Halal Watch (IHW) Ikhsan Abdullah (ketiga dari kiri) dan CEO Sincung Halal for Taiwan Lin Sin Ying (ke dua dari kanan) bertemu dan sempat berbincang singkat tentang industri halal di Taiwan.
Wakil Presiden Taiwan Chen Chien-jen bersama Direktur Indonesia Halal Watch (IHW) Ikhsan Abdullah (ketiga dari kiri) dan CEO Sincung Halal for Taiwan Lin Sin Ying (ke dua dari kanan) bertemu dan sempat berbincang singkat tentang industri halal di Taiwan.

REPUBLIKA.CO.ID, TAIPEI -- Taiwan dinilai serius menggarap industri halal. Fasilitasi Pemerintah Taiwan agar pengusaha di sana memahami regulasi halal di Indonesia menunjukkan Indonesia masih jadi pasar utama.

Direktur Eksekutif Indonesia Halal Watch (IHW) Ikhsan Abdullah menilai, pengusaha Taiwan saat ini makin antusias memahami regulasi halal Indonesia. Dewan Pengembangan Perdagangan Eksternal Taiwan (TAITRA) bersama Sincung Halal for Taiwan bahkan memfasilitasi seminar produk halal Indonesia dan Taiwan di Nangang Exhibition Center yang diselenggarakan oleh pada Senin (16/10). Seminar dihadiri oleh lebih dari 200 peserta dari kalangan pelaku bisnis dan pejabat pemerintah setempat.

Pemerintah Taiwan melalui TAITRA menjadikan halal sebagai hal yang penting dalam kelangsungan perdagangan Taiwan-Indonesia. Saat ini ekspor Indonesia ke taiwan mencapai 16-17 persen, demikian pula ekspor Taiwan ke Indonesia yang mencapai 17 persen.

Dengan penduduk sekitar 23 juta jiwa, masyarakat Taiwan sangat menerima kehadiran pendatang dan turis khususnya dari negara-negara berpenduduk mayoritas Muslim seperti Indonesia dan Malaysia. Karena itu, amat mudah menemukan gerai makanan dan restoran halal di Taiwan khususnya Taipei.

Bahkan beberapa hotel di Taipei pun siap untuk menyediakan layanan halal. "Ini sangat berbanding terbalik dengan Indonesia yang mayoritas penduduknya Muslim," kata Ikhsan dalam keterangan tertulis kepada Republika.co.id, Selasa (17/10).

Sebagaimana Korea Selatan, Jepang serta Cina, Taiwan juga menjadikan Indonesia sebagai pasar utama perdagangan internasional. Terlebih, Pemerintah Taiwan memiliki kebijakan South ASEAN Bond Market yang telah dicanangkan Presiden Taiwan, Tsai Ing Wen.

''Jika hal ini tidak menjadi perhatian khusus pemerintah Indonesia, maka dalam jangka panjang kita akan kebanjiran produk halal asal negeri Taiwan. Tentu saja ini menjadi tantangan berat bagi pelaku usaha dan pemerintah,'' tutur Ikhsan.

Saat ini, ekspor Taiwan ke Indonesia lebih didominasi produk roti dan hasil produk pertanian lainnya. Potensi yang sangat terbuka untuk ekspor Indonesia ke Taiwan adalah produk-produk pertanian di antaranya kopi.

Keseriusan pemerintah Taiwan dalam mendorong perdagangan internasional dilakukan melalui pembinaan teknis, pemberian informasi tentang produk-produk yang diminati pasar, pemberian skema kredit ekspor, juga bantuan subdisi sebesar 100 ribu dolar Taiwan atau setara Rp 44 juta per tahun bagi pengusaha Taiwan yang mau memperoleh sertifikat halal.

Semangat pemerintah untuk meningkatkan pendapatan petani ini juga disertai bantuan untuk menembus kendala utama eksport ke negara tujuan. Untuk pasar Indonesia, lanjut Ikhsan, Taiwam melihat Undang-Undang No 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal (UU JPH) hambatan yang harus bisa di atasi.

Kedatangan IHW di Taiwan merupakan bagian kunjungan muhasabah ke Taiwan. IHW bersama Ketua MUI KH Maruf Amin dan Direktur LPPOM MUI Lukmanul Hakim diterima oleh Wakil President Taiwan Chen Chien-jen dan pejabat dari Kantor Urusan Wilayah Selatan dan Biro Perdagangan Luar Negeri Taiwan. IHW memberi masukan agar Pemerintah Taipei menyediakan produk, restoran, dan kantin halal bagi pekerja Indonesia yang jumlahnya mencapai 250 ribu orang dan pelajar Indonesia yang jumlahnya 5.000 orang.




Berita Terkait