REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Umum LPPOM MUI, Oesmena Gunawan menilai tidak ada kendala dalam mengembangkan wisata halal. Sebab, seluruh fasilitas ketersediaan secara alami sangat mendukung.
"Hanya saja kemauan dan keberpihakan serta regulasi dari para pihak belum ada yang mengomandoi. Sehingga wujud wisata halal masih terpecah-pecah dan hanya dikelola sebagian pihak saja," kata dia kepada Republika.co.id, Rabu (9/8).
Menurut Oesmena, saat ini Indonesia telah mensia-siakan potensi wisata halal. Padahal, negara lain sudah lebih dulu menggaungkan dan memanfaatkan peluang ini. "Momen wisata halal dengan produk halal sudah banyak memberi manfaat dan bahkan dapat mendongkrak perekonomian negara terutama dalam mengangkat citra dan nilai jual produk UMKM," jelas dia.
Pemerintah dan pelaku wisata halal perlu memperhatikan beberapa hal terkait keamanan dan kenyamanan tamu. Hal yang perlu diperhatikan di antaranya sarana prasarana seperti penginapan, ketersediaan informasi, makanan, oleh-oleh, destinasi, peta, sarana prasarana ibadah dan petunjuknya, ketersediaan air bersih di segala tempat kebutuhan turis, serta kebersihan dan tempat sampai di setiap lokasi kunjungan wisata.
"Sering kali para turis mengeluhkan ketidakjelasan ketersediaan makanan halal karena masih sangat sedikit kuliner dan hotel yang ada sertifikat halalnya," jelas dia.
LPPOM merasa sangat perlu untuk terlibat dalam terlaksananya wisata halal. Saat ini, LPPOM telah banyak memberikan kontribusi seperti memberikan masukan serta info program dan rancangan dalam penerapan wisata halal. "Kami juga sudah mempresentasikan wisata halal keberbagai propinsi tetapi sampai hari ini belum ada tindakan yang memadai," jelas dia.
Semua daerah tentu berpeluang untuk memiliki wisata halal, hanya saja ada pemerintah daerah yang mengerti dan paham tetapi ada juga sebaliknya. Selain itu tentu pengembangan wisata halal ini berkaitan dengan pihak berwenang sebagai penentu kebijakan daerah.
DKI Jakarta di tahun 2012 gubernurnya Joko Widodo dengan tanggap menyedian keperluan ketersedian produk halal hingga sempat menerbitkan Pergub tentang Sertifikasi Halal untuk Restoran dan non-Restoran. "Sayangnya beliau belum tuntas sehingga pergub tersebut tidak dilanjutkan oleh gubernur setelahnya Ahok, akhirnya pergub tersebut terbengkalai," kata dia.
Sedangkan NTB, saat ini pemerintah telah berpihak untuk menjadikan daerah ini destinasi halal. Tetapi standar yang jelas perlu diperhatikan agar konsep halal terlihat lebih nyata. "Alhamdulillah saat ini gubernur Bangka Belitung mendukung ingin konsep wisata dengan ketersediaan produk halal, sehingga beberapa hari ini kami LPPOM MUI sedang menyusun rencana menjadikan Bangka Belitung sebagai provinsi dengan ketersediaan produk halal. Hal ini didukung penuh oleh gubernhr dan SKPD terkait dengan melibatkan elemen masyarakat setempat, "jelas dia.
Oesmena menyarankan agar pemerintah dapat menjalankan dan merealisasikan aturan dan perundangan telah ada dengan program terukur dan kesungguhan yang berdampak pada kemakmuran UMKM. Dengan demikian, nilai tambah dan kesinambungan perekonomian rakyat berjalan dengan baik.
Selain itu, pengusaha semestinya tidak hanya mementingkan keuntungan materi saja, namun memperhatikan juga nilai estetika kenyamanan batin kosumen sehingga ada keberkahan dalam bisnisnya. Keterpaduan dari berbagai elemen masyarakat seperti pemerintah, konsumen, produsen, dan elemen ormas memudahkan terwujudnya wisata halal yang nyata bermartabat.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
