REPUBLIKA.CO.ID, PURBALINGGA -- Bupati Purbalingga Tasdi mengambil sikap tegas terhadap masalah pengutan di luar BPIH (Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji) yang dibebankan pada jemaah calon haji tahun 2016 ini. Dia meminta agar panitua penyelenggara ibadah haji yang telah dibentuk, tidak lagi membebani jemaah dengan pungutan.
"Pada tahun 2016 ini Pemkab sudah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 559 juta untuk memfasilitasi semua semua keperluan ibadah haji asal Kabupaten Purbalingga. Dengan deikian, tidak boleh lagi ada pungutan yang dibebankan pada semua calon haji," tegas Tasdi dalam acara silaturahmi Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (IPHI) Se-Kabupaten Purbalingga di pendapa Setda Purbalingga, Ahad (24/7).
Dalam acaratersebut, hadir Wakil Bupati Purbalingga Dyah Hayuning Pratiwi, beberapa pejabat Setda Purbalingga dan para sesepuh IPHI Kabupaten Purbalingga.
Bupati menyebutkan, menghadapi musim haji tahun 2016 ini, Pemkab Purbalingga sudah membentuk panitia penyelenggaran haji melalui Peraturan Bupati (Perbup). Pembentukan panitia ini didasari Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 79 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Haji, dimana kepala daerah bupati/walikota diberi tugas untuk membentuk panitia penyelenggara ibadah haji daerah.
"Saya menandatangani Perbup tersebut karena belum ada peraturan daerah (perda) yang mengatur tentang penyelenggara haji," jelasnya.
Berdasarkan Perbup tersebut, maka seluruh biaya pemberangkatan dan pemulangan menuju dan dari embaskasi, pengurusan paspor, seragam, obat-obatan dan makan selama di Tanah Air serta antar jemput tas/koper jamaah haji, diambilkan dari anggaran yang telah dialokasikan Pemkab.
"Dengan demikian, calon haji dari Purbalingga tahun ini tidak boleh dipungut biaya tambahan untuk kebutuhan apa pun karena semua ditanggung Pemkab Purbalingga. Saya tidak ingin jemaah calon haji yang mau beribadah masih direpoti dengan pungutan-pungutan lain yang jumlahnya tidak sedikit," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
