Kamis 03 Sep 2015 10:01 WIB

Persis: Pemerintah Harus Tentukan Awal Hijriah tanpa Dorongan Ormas

Rep: Ahmad Fikri Noor/ Red: Indah Wulandari
Sidang isbat terkait penetapan 1 Ramadhan di kantor Kementerian Agama, Jakarta.
Foto: Republika/Agung Supriyanto/c
Sidang isbat terkait penetapan 1 Ramadhan di kantor Kementerian Agama, Jakarta.

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Sekretaris Umum Persatuan Islam (Persis) Irfan Safruddin meminta pemerintah menyampaikan hasil penentuan awal bulan dalam penanggalan kalender Hijriyah secara ilmiah. Lantaran Kementerian Agama merupakan rujukan umat Islam secara luas di Indonesia.  

"Pemerintah harus mantap dan percaya diri menyampaikan penentuan awal bulan Hijriyah berdasarkan hasil kajian ilmiah bukan dorongan ormas manapun," kata Irfan ketika dihubungi Republika.co.id, Rabu (2/9).

Irfan menyatakan, pemerintah harus mengambil inisiatif untuk menjadi yang terdepan dalam menyampaikan kajian-kajian ilmiah berkaitan dengan penentuan awal bulan Hijriyah.

Menurutnya, ormas Islam di Indonesia itu tidak punya dana cukup untuk melakukan penelitian astronomi yang menelan biaya besar. "Yang punya dana itu pemerintah dengan Lapan dan observatorium-observatorium," ujarnya.

Terkait dengan kemungkinan perbedaan perayaan Idul Adha 1436 Hijriyah, Irfan mengimbau masyarakat untuk tetap menjaga kerukunan. Ia pun mempersilakan masyarakat mengikuti fatwa mana yang akan diambil sesuai kehendak masing-masing.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement