REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin mengatakan, pernikahan sesama jenis sulit terjadi di Indonesia. Ini dikarenakan, masyarakat Indonesia merupakan masyarakat yang sangat religius. Sehingga negara dan masyarakat Indonesia memandang bahwa pernikahan bukan hanya peristiwa hukum semata melainkan juga merupakan peristiwa sakral dan bagian dari ibadah.

"Karenanya nilai-nilai agama tidak bisa dipisahkan dari peristiwa perkawinan atau pernikahan itu . Karena itu adalah peristiwa yang sakral bagian dari ibadah. Karenanya sulit untuk bisa menerima atau bahkan melegalkan pernikahan sesama jenis itu," ujar Lukman saat ditemui di kantor Kementerian Agama Jakarta, Kamis (2/7).

Adapun untuk permasalahan HAM, Ia menjelaskan, dalam UUD 1945 pasal 28 J ayat 2 disebutkan dalam menjalankan hak dan kebebasanya setiap orang wajib tunduk pada undang-undang. Pembatasan hak dan kebebasan seseorang dapat dilakukan dengan emapat pertimbangan. Yakni moral, keamanan, ketertiban umum dan agama. Sehingga nilai-nilai agama dapat menjadi pertimbangan untuk membatasi HAM seseorang.

Untuk itu, dalam melaksanakan perkawinan harus mengacu pada aturan UU nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Dalam UU tersebut disebutkan sahnya perwakinan  dilakukan antara laki laki dan perempuan menurut agama yang dianut.

Ia melanjutkan, kaum LGBT tidak seharusnya dimusuhi ataupun dikucilkan. Melainkan harus dirangkul dan diajak berdialog agar mereka memahami esensi dari sebuah pernikahan. "Tentunya kita sama-sama lah harus terus membangun dialog, membangun kesamaan cara pandang kita ,pemahaman kita, paradigma kita tentang apa hakekat dari perwakinan," katanya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika