REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua DPP PAN, Saleh Partaonan Daulay mengaku tidak mempersoalkan jika dalam ijtima' ulama akan dibahas masalah janji kampanye. Ia mengatakan, persoalan janji memang ada materinya secara khusus dalam ajaran Islam. Dengan adanya pembahasan ini dalam ijtima, setidaknya menjadi cermin bagi pemerintah dan politisi agar tidak mudah mengubar janji saat kampanye.
"Setahu saya, dalam Islam, janji itu adalah hutang. Karena itu, janji harus ditunaikan. Mereka yang ingkar janji, juga ada aturannya. Kita tunggu aja apa kata ulama mengenai hal itu," ujar Saleh kepada ROL, Senin (4/5).
Namun demikian, Ijtima' ulama diharapkan tidak diorientasikan pada politik praktis. MUI adalah lembaga yang memiliki tugas utama untuk mengawal moral anak bangsa. Sehingga pesan dan nasehat agama selalu menjadi rujukannya.
Jika nanti fatwa ditetapkan, maka diharapkan bukan dimaksudkan untuk kepentingan sesaat dan temporal. Fatwa mesti dapat menjawab tuntutan zaman, baik kini maupun di masa depan. Pengambilan tema janji kampanye ini bisa juga didorong oleh pertanyaan masyarakat.
Ia menambahkan, jika dijadikan refrensi dan rujukan maka fatwa ini akan berjalan efektif. Fatwa MUI ini diharapkan dapat menjadi panduan bagi masyarakat, khususnya umat Islam.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
