REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia (DDII) menilai pemerintah tak punya parameter jelas terkait pemblokiran situs Islam.
“Tidak logis, tiba-tiba orang menjadi radikal setelah membaca situs Islam. Jadi pemerintah ini nggak jelas terkait parameter suatu situs bisa dikatakan radikal,” ujar Ketua Umum DDII Syuhada Bahri, Selasa (31/3).
Dia menyebutkan, isi situs-situs media Islam tersebut tak ada yang mengajarkan untuk berbuat radikal. Malah terdapat konten yang justru ikut mengecam ajaran ISIS.
Dia menambahkan sikap yang diambil peemrintah saat ini justru semakin menunjukkan karakter sejati pemerintah. Yakni, pemerintahan yang antipati dengan Islam.
“Jadinya isu ISIS dan radikalisme hanya kedok saja. Tapi, sesungguhnya mereka benci dengan Islam,” kata dia.
Seperti diberitakan sebelumnya, pihak Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kemenkominfo) mengakui telah memblokir 22 website sejak Ahad (29/3) kemarin.
Menurut Kepala Pusat Informasi dan Humas Kemenkominfo Ismail Cawidu, website itu dilaporkan oleh Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) sebagai website yang menyebarkan paham atau simpatisan radikalisme.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
