Monday, 18 Rajab 1440 / 25 March 2019

Monday, 18 Rajab 1440 / 25 March 2019

INDEX BERITA

Cikal Bakal Juleha Sudah Tercetus Sejak 2016

Tuesday, 26 Feb 2019 21:57 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI), Lukmanul Hakim, mengungkapkan cikal bakal juru sembelih halal (Juleha) sudah tercetus sejak 2016. Hanya saja,...

Entitas Juru Sembelih Halal dalam UU JPH Kian Benderang

Tuesday, 26 Feb 2019 12:45 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Undang-Undang Jaminan Produk Halal (UU JPH) mengenai Juru Sembelih Halal (Juleha), ditargetkan akan mulai berlaku pada 17 Oktober 2019 mendatang. Dengan adanya itu, maka entitas Juleha semakin...

Lembaga Auditor Halal Muhammadiyah Segera Beroperasi

Tuesday, 12 Feb 2019 22:50 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA— Lembaga Pemeriksa Halal dan Kajian Halal Thayiban (LPH-KHT) Pimpinan Pusat Muhammadiyah siap beroperasi untuk menjadi badan nonpemerintah yang memeriksa kehalalan produk. Operasional lembaga ini masih menunggu pengesahan pemerintah.

"Sudah...

Menag Tegaskan Peran MUI dan LPPOM dalam Sertifikasi Halal

Wednesday, 23 Jan 2019 21:24 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Menteri Agama, Lukman Hakim Saifuddin, mengatakan sampai saat ini Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) masih terus bekerja untuk bisa melakukan sertifikasi jaminan produk halal (JPH). 

Menurut...

UMKM di Jawa Tengah Diimbau Sertifikasi Halal, ini Alasannya

Friday, 18 Jan 2019 21:13 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, SOLO— Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) Jawa Tengah mendorong usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) memiliki sertifikat halal. 

"Dengan sertifikat halal tersebut masyarakat tidak...

Perkuat LPPOM-MUI, Presiden Disarankan Terbiatkan Perpres

Tuesday, 08 Jan 2019 19:40 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Indonesia Halal Watch (IHW) meminta Presiden Joko Widodo mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) untuk menjalankan Undang-Undang Jaminan Produk Halal (JPH).   

Direktur Eksekutif IHW, Ikhsan Abddullah, mengatakan sampai saat...

Penerbitan Sertifikasi Halal Dikembalikan ke MUI Sementara

Monday, 07 Jan 2019 13:16 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA –  Badan Penyelenggara Produk Halal (BPJPH) sampai saat ini masih belum bisa menjalankan tugasnya untuk menebitkan sertifikasi halal. Pasalnya, Peraturan Pemerintah (PP) Jaminan Produk Halal (JPH) belum...

Komunitas Konsumen Indonesia Minta UU JPH Dibekukan

Tuesday, 11 Dec 2018 23:48 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pada 2019 mendatang semua produk yang dipasarkan di Indonesia wajib memiliki sertifikasi halal. Namun, sosialisasi dan edukasi UU Jaminan Produk Halal (UU JPH) masih belum maksimal...

Amandemen Pasal 65 UU JPH Dinilai tidak Perlu

Monday, 03 Dec 2018 21:01 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kepala Biro Hukum dan Kerja Sama Luar Negeri Kementerian Agama, Prof Achmad Gunaryo tidak sepakat jika Pasal 65 UU JPH harus diamandemen. Menurutnya, proses penerbitan PP...

MUI Tetap Jalankan Wewenang Sertifikasi Halal

Thursday, 29 Nov 2018 11:52 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sejak diundang-undang pada 2014 lalu, UU Jaminan Produk Halal (UU JPH) Nomor 33 Tahun 2014 belum menemukan titik terang. Padahal, UU ini berfungsi sebagai lokomotif penggerakan...

Alasan UU JPH Belum diterbitkan

Thursday, 29 Nov 2018 11:46 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Memasuki tahun keempat Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH) diundangkan, akan tetapi masih belum dirasakan kehadirannya bagi masyarakat. UU JPH belum berfungsi...

Dunia Usaha Desak Pemerintah Segera Terbitkan UU JPH

Thursday, 29 Nov 2018 11:42 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH) pada 17 Oktober 2014, sampai hari ini, Peraturan Pelaksananya belum juga diterbitkan. Padahal, amanat...

IHW Harap UU JPH Bawa Indonesia Pimpin Industri Halal Dunia

Thursday, 01 Nov 2018 20:12 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Eksekutif Indonesia Halal Watch Ikhsan Abdullah mengatakan, pengesahan undang-undang nomor 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal (JPH) sudah sangat mendesak. Dia menegaskan, selain sebagai bentuk...

Politikus PKS: Kawal UU Produk Halal Hingga Turunannya

Sunday, 14 Oct 2018 03:45 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota DPR RI Fraksi PKS, Ledia Hanifa Amaliah, menginginkan berbagai pihak terkait dapat mengawal penerapan UU Jaminan Produk Halal. Pengawalan tidak hanya hingga disahkan, tetapi juga...

Pemerintah Diminta Segera Selesaikan RPP UU JPH

Friday, 14 Sep 2018 20:22 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) masih menunggu Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) JPH untuk dapat bekerja guna memenuhi hak konsumen Muslim. Karenanya, Komisi VIII DPR RI...

Ikhsan: Peran UU Jaminan Produk Halal Belum Maksimal

Wednesday, 12 Sep 2018 13:04 WIB

JAKARTA -- Direktur Eksekutif Indonesia Halal Watch, Ikhsan Abdullah mengatakan pada 2019 semua produk yang dipasarkan di Indonesia wajib memiliki sertifikat halal. Namun sayangnya sosialisasi dan edukasi undang-undang jaminan...

Jelang 4 Tahun, UU Jaminan Produk Halal Belum Beri Pengaruh

Monday, 16 Apr 2018 00:17 WIB

REPUBLIKA.CO.ID,  JAKARTA -- Jelang empat tahun penerbitan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JHP), belum beri dampak pada dunia usaha dan industri halal di Tanah Air....

Ikhsan: UU JPH Terhambat Tarik Menarik Kepentingan

Thursday, 22 Mar 2018 16:06 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Implementasi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal berjalan lambat. Tarik menarik kepentingan antara kementerian terkait dalam pembahasan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) menyebabkan terhambatnya...

RPP Jaminan Produk Halal Diharapkan Segera Rampung

Thursday, 08 Mar 2018 08:44 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA --Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Agama Nur Syam berharap Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang pelaksanaan UU No.33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal segera rampung. Dengan demikian, fungsi...

BPJPH: Pembahasan LPH Ditunda

Thursday, 25 Jan 2018 15:59 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Undang-Undang (UU) Nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH) belum resmi berlaku. Hal ini dikarenakan masih menunggu diterbitkannya Peraturan Pemerintah (PP) sebagai turunan dari...

Kemenag Sosialisasikan UU Jaminan Produk Halal di INDHEX

Friday, 17 Nov 2017 08:09 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Indonesian International Halal Expo (INDHEX) 2017 menggelar Sialturahim LP POM MUI dan Perusahaan Sertifikat Halal di Jakarta. Event ini dihadiri banyak pengusaha dari berbagai daerah di...

Deklarasi Produk Halal tak Bisa Dilakukan Tanpa Sertifikasi

Thursday, 15 Jun 2017 01:59 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Komite Syariah World Halal Food Council (WHFC), Asrorun Ni'am menekankan, halal harus dipahami sebagai terminologi agama. Ia menilai, pemahaman itu harus dimiliki walau sertifikasi berkaitan...

IHW Gelar Diskusi Manfaat UU JPH di Dunia Bisnis

Thursday, 15 Jun 2017 01:48 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Indonesia Halal Watch (IHW) menggelar diskusi soal manfaat Undang-Undang Jaminan Produk Halal (UU JPH). Diskusi turut menegaskan UU JPH bukan merupakan mandatory halal yang seakan jadi...

MUI dan Pemerintah Bersinergi Soal Sertifikat Halal

Friday, 25 Nov 2016 04:16 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sekretaris Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Asrorun Niam Sholeh mengatakan tidak ada pertentangan antara MUI dengan pemerintah terkait penerbitan sertifikat halal. Niam mengatakan sertifikasi halal...

Kemenag tidak Mungkin Langkahi UU JPH

Monday, 21 Nov 2016 17:39 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Beredaranya kabar Kementerian Agama, saat ini, mengambil alih sertifikasi halal dari Majelis Ulama Indonesia (MUI), dinilai tidak benar. Sebab, Kemenag tidak akan melangkahi rambu-rambu dalam Undang-Undang...

UU Jaminan Produk Halal Jadi Perhatian Uni Eropa

Wednesday, 09 Nov 2016 00:42 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- ‎Pemerintah Indonesia sedang mempersiapkan aturan pelaksanaan Undang-undang Jaminan Produk Halal (JPH). UU ini diharapkan bisa menjaga masyarakat dari keinginan mendapatkan produk halal. Namun, UU ini menjadi...

PP Jaminan Produk Halal Masih Harmonisasi Antarkementerian

Thursday, 20 Oct 2016 05:18 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sekjen Bimas Islam Kemenag Muhammadiyah Amin mengatakan pembuatan draft peraturan pemerintah tentang jaminan produk halal (PP JPH) masih dalam tahap harmonisasi. Ini butuh waktu lama karena dalam...

Pilih Makanan Halal Bagian dari Ibadah

Thursday, 21 Jul 2016 15:17 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Umat Islam dinilai masih menyepelekan pentingnya makanan halal. Fakta itu mengusik keprihatinan dari Organisasi Massa Persaudaraan Muslimah atau Salimah.  Ketua Umum PP Salimah Siti Faizah mengungkapkan keprihatinan atas...

Industri Farmasi Diberi Waktu Produksi Obat Halal Hingga 2019

Thursday, 02 Jun 2016 18:51 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Direktur Eksekutif Indonesia Halal Watch Ikhsan Abdullah menilai, pihak farmasi yang masih ingin mendiskusikan penerapan sertifikasi halal merupakan bentuk usaha menunda pelaksanaan Undang-Undang Jaminan Produk Halal (JPH)....

Industri Farmasi Minta tak Dijadikan Sasaran UU Jaminan Produk Halal

Thursday, 02 Jun 2016 18:44 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Penerapan sertifikasi halal bagi produk di Indonesia hingga kini masih menuai perdebatan di beberapa sektor industri. Meskipun Undang-Undang Jaminan Produk Halal (JPH) sudah disahkan 2014 lalu. Direktur Eksekutif...

Anton: Sertifikasi Halal Jangan Diwajibkan untuk Pengusaha Kecil

Sunday, 08 May 2016 17:14 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Undang-Undang tentang Jaminan Produk Halal mewajibkan produk yang beredar memiliki sertifikasi halal. Namun, Balai Penelitian Pengembangan (Balitbang) Kementerian Agama (Kemenag) menemukan pelaku usaha bersertifikasi masih sedikit...

Jelang MEA, Pemerintah Harus Efektifkan UU JPH

Wednesday, 30 Dec 2015 19:12 WIB

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Indonesia Halal Watch menilai pemerintah belum siap dalam menghadapi pasar Masyarakat Ekonomi Asean (MEA), terutama di sektor produk halal. Direktur Eksekutif Indonesia Halal Watch Ikhsan Abdullah mengatakan, pemerintah...

Apindo: UU Jaminan Produk Halal akan Timbulkan Masalah

Wednesday, 18 Nov 2015 11:42 WIB

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Pelaku usaha menilai Undang-Undang Jaminan Produk Halal (UU JPH) yang diterapkan akhir 2016 sulit diterapkan. Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi Sukamdani bahkan mengatakan penerapan UU JPH...

Pebisnis Diajak Susun Peraturan Pemerintah Jaminan Produk Halal

Monday, 02 Nov 2015 10:18 WIB

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Peraturan pemerintah pelaksanaan undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal (UU JPH) tengah disusun agar memudahkan ekspor impor komoditas halal.Kasubdit Produk Halal Direktorat Urusan Agama...

Komisi VIII DPR Dukung Perluasan Sosialisasi UU JPH

Sunday, 17 May 2015 14:35 WIB

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Komisi VIII DPR RI mendukung langkah Kementerian Agama mengadakan sosialisasi Undang-undang Jaminan Produk Halal (JPH) Nomor 33 tahun 2014. "Sosialisasi itu mungkin perlu diperluas, termasuk kepada ormas...

Kemenag Sosialisasikan UU JPH

Sunday, 17 May 2015 11:44 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian agama (Kemenag) mengadakan sosialisasi undang-undang Jaminan Produk Halal (JPH) nomor 33 tahun 2014 kepada chef rumah makan, asosiasi pengusaha makanan dan minuman serta beberapa pelaku...

Marak Logo Palsu Halal, Regulasi Turunan UU JPH Harus Segera Dibuat

Wednesday, 21 Jan 2015 14:55 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi IX, DPR RI, Syamsul Bachris mengatakan memang perlu ada regulasi yang lebih praktis untuk mengatur pelabelan halal pada produk makanan. Ia mengakui selama ini...

Pengusaha Pesimis, LPPOM MUI Minta Kekurangan UU JPH tak Ditutup-Tutupi

Monday, 15 Dec 2014 18:58 WIB

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA—Sikap Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Indonesia  (GAPPMI) yang pesimis dengan penerapan UU Jaminan Produk Halal (JPH) dinilai sebagai suara dari masyarakat dan menjadi masukan bagi pihak terkait. “Sikap GAPPMI...

Banyak Ketidaksinkronan, GAPMMI Nilai Implementasi UU JPH Sulit

Monday, 15 Dec 2014 17:21 WIB

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Seluruh Indonesia (GAPMMI) menilai UU Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH) sulit diimplementasikan. “Dalam UU JPH terdapat peraturan yang dapat menimbulkan konflik...

Sanksi dalam UU JPH

Tuesday, 07 Oct 2014 07:50 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, Sanksi menjadi bagian tak terpisahkan dalam sebuah kebijakan. Tanpa sanksi tegas, hukum hanyalah sebatas norma yang bisa dilanggar. Dapat mengaum, tetapi tak bertaring.Begitu pun dalam UU JPH. Beleid...