PALU -- Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Prof Haedar Nashir, menyampaikan keprihatinan atas persoalan penyadapan yang belakangan mencuat. Dia menilai, persoalan tersebut menyangkut marwah pemerintahan sehingga perlu disikapi secara serius melalui penegakan hukum.
Haedar mengatakan, Muhammadiyah memandang persoalan penyadapan tersebut sebagai hal yang memprihatinkan. Menurut dia, persoalan itu tidak bisa dilepaskan dari pentingnya menjaga kehormatan institusi pemerintahan.
"Masalah kemarin ada penyadapan, Muhammadiyah sangat memprihatinkan itu karena itu menyangkut marwah pemerintahan," ujar Haedar seusai meresmikan Mentari Mart dalam rangkaian acara Tanwir dan Milad ke-114 Muhammadiyah di Palu, Sulawesi Tengah, Jumat (13/11/2026).
Dia menegaskan, persoalan tersebut harus disertai dengan penegakan hukum. Menurut dia, hukum perlu ditegakkan agar persoalan yang muncul dapat ditangani sesuai ketentuan yang berlaku.
"Bersama dengan itu penegakan hukum harus ditegakkan," kata dia.
Meski demikian, Haedar menyatakan kepercayaan bahwa Presiden Prabowo Subianto tetap mampu menjalankan kepemimpinan nasional dengan berlandaskan konstitusi.
Dia berharap pemerintahan dapat terus mengoptimalkan seluruh potensi bangsa untuk mendorong kemajuan Indonesia.
Haedar juga mengingatkan pentingnya kolaborasi antara pemerintah dan kekuatan masyarakat dalam membangun bangsa. Muhammadiyah, kata dia, siap mengambil bagian dalam kerja bersama tersebut.
Menurut dia, pemerintah maupun organisasi kemasyarakatan tidak dapat berjalan sendiri-sendiri. Diperlukan kerja sama seluruh komponen bangsa agar agenda pembangunan dapat berjalan maksimal.
Ikuti Whatsapp Channel Republika