REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA —  Kemenhaj memperkuat kualitas petugas haji untuk tahun 2027 melalui proses seleksi terukur bersama Badan Kepegawaian Negara (BKN), serta pembekalan selama satu bulan di asrama haji guna mempersiapkan pelayanan terbaik bagi jamaah.

“Petugas haji, Insya Allah tahun ini kita seleksinya bekerja sama dengan BKN, Badan Kepegawaian Negara, dan Insya Allah semuanya sangat terukur dan teratur,” kata Menteri Haji dan Umrah (Menhaj) Mochamad Irfan Yusuf dalam konferensi pers di Kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Jumat (9/10/2026).

Gus Irfan mengatakan keterlibatan BKN dalam proses seleksi diharapkan dapat mengurangi kerancuan dalam perekrutan petugas haji. Menurut dia, proses seleksi yang terukur menjadi bagian dari upaya menyiapkan petugas yang mampu menjalankan tugas pelayanan kepada jamaah haji secara optimal.

Selain seleksi, Gus Irfan menyampaikan pemerintah menyiapkan pembekalan bagi petugas terpilih melalui program pengasramaan selama satu bulan di asrama haji sebelum bertugas. Dia mengatakan pola persiapan tersebut telah diterapkan pada tahun sebelumnya dan mendapat apresiasi dari jamaah atas kinerja petugas haji.“Kami siapkan seperti tahun lalu, satu bulan kami asramakan di asrama haji untuk persiapannya,” ujar Gus Irfan.

Menteri Haji dan Umrah Mochamad Irfan Yusuf memeluk seorang haji tuna netra saat mengunjungi Asrama Haji Makassar, di Makassar, Sulawesi Selatan, Ahad (14/6/2026). Menteri Haji dan Umrah mengunjungi Asrama Haji Makassar untuk memastikan proses kedatangan di debarkasi Makassar yang melayani jamaah haji dari delapan provinsi berjalan dengan lancar dan baik. - (ANTARA FOTO/Arnas Padda)

Sebelumnya, hal senada disampaikan Wakil Menteri Haji dan Umrah (Wamenhaj) Dahnil Anzar Simanjuntak. Dia mengungkapkan terdapat 75 ribu orang yang telah mendaftarkan diri untuk mengikuti seleksi petugas haji 2027. Mereka akan menjalani beberapa tahapan seleksi, termasuk melalui CAT.

Dahnil menjelaskan peserta seleksi akan menjalani tes CAT. Setelah proses tersebut selesai, hasil seleksi akan diumumkan oleh pihak terkait.“Ini ada tes CAT hari ini, nanti kemudian setelah itu akan diumumkan hasilnya,” ujar Dahnil.

Dengan jumlah pendaftar yang jauh lebih besar dibandingkan dengan kuota yang tersedia, proses seleksi diharapkan dapat menghasilkan petugas haji yang memiliki kompetensi dan mampu memberikan pelayanan optimal kepada jamaah.

Sebelumnya, Ombudsman Republik Indonesia (ORI) meminta Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) memperbaiki transparansi dalam seleksi petugas haji. Melalui posko pengaduan daring yang dibuka selama penyelenggaraan haji 2026, ORI menerima laporan masyarakat terkait adanya dugaan penundaan berlarut dalam penanganan pengaduan oleh Kemenhaj dalam penetapan.

"Pada aspek PPIH, Ombudsman RI menilai tahapan seleksi masih perlu diperkuat dari sisi transparansi dan akuntabilitas," kata Anggota Ombudsman RI Nuzran Joher, seperti dikonfirmasi di Jakarta, Jumat(25/9/2026).

Secara umum, dia mengatakan penyelenggaraan ibadah haji 2026 berjalan baik. Namun, Ombudsman RI masih menemukan sejumlah aspek yang perlu diperbaiki.

Ombudsman RI juga telah menyerahkan Laporan Hasil Pengawasan Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 2026 M/1447 H kepada Wakil Menteri Haji dan Umrah di Jakarta pada Rabu (23/9/2026).

Petugas membantu seorang haji berkebutuhan khusus kloter terakhir berjalan keluar di Terminal Haji dan Umrah Bandara Soekarno Hatta, Tangerang, Banten, Selasa (30/6/2026). Kloter 28 JKS Dembarkasi Bekasi dengan total sebanyak 135 orang menjadi kloter terakhir secara nasional untuk musim haji 1447 H/2026. - (ANTARA FOTO/Muhammad Iqbal)

Ikuti Whatsapp Channel Republika