Kamis 22 Oct 2026 10:05 WIB

Basnang Said Susun Target 100 Hari untuk Pembenahan Pesantren

Dirjen Pesantren menyiapkan sejumlah agenda prioritas untuk memperkuat tata kelola.

Rep: Muhyiddin/ Red: Ani Nursalikah
Dirjen Pesantren Kementerian Agama (Kemenag) Basnang Said saat diwawancarai Republika di Kantor Kemenag, Jakarta, Senin (28/9/2026). Basnang Said menjadi Dirjen Pesantren pertama setelah Direktorat Jenderal (Ditjen) Pesantren dibentuk sebagai satuan kerja baru setingkat eselon I di Kemenag.
Foto: Republika/Prayogi
Dirjen Pesantren Kementerian Agama (Kemenag) Basnang Said saat diwawancarai Republika di Kantor Kemenag, Jakarta, Senin (28/9/2026). Basnang Said menjadi Dirjen Pesantren pertama setelah Direktorat Jenderal (Ditjen) Pesantren dibentuk sebagai satuan kerja baru setingkat eselon I di Kemenag.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Jenderal (Dirjen) Pesantren Kementerian Agama (Kemenag), Basnang Said, menyiapkan sejumlah agenda prioritas dalam 100 hari pertamanya memimpin Direktorat Jenderal Pesantren. Pembenahan data dan penguatan sarana-prasarana pesantren menjadi dua agenda utama yang akan dikebut.

Basnang mengatakan, pembenahan data menjadi penting karena pesantren memiliki karakteristik dan varian kelembagaan yang beragam. Berdasarkan data kelembagaan, saat ini terdapat sekitar 42 ribu pesantren di Indonesia yang menjalankan tiga fungsi utama, yakni pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat.

Baca Juga

Menurut dia, pendataan sejumlah varian pendidikan di lingkungan pesantren masih perlu diperkuat. Sebab, pesantren tidak hanya menyelenggarakan pendidikan khas pesantren, tetapi juga menaungi sekolah dan madrasah yang berada di dalam kompleks pesantren.

"Yang pertama adalah perbaikan data. Sampai hari ini memang data-data kita di pesantren dengan jumlah pesantren 42 ribu, itu secara kelembagaan. Dengan tiga fungsi, pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat. Tapi sesungguhnya ada varian-varian yang ada di dalam pondok pesantren, yang itu akan kita perbaiki datanya," ujar Basnang dalam wawancara khusus bersama Republika di Kantor Kemenag, Lapangan Banteng, Senin (28/9/2026).

Basnang menjelaskan, sejumlah bentuk pendidikan pesantren seperti Muadalah, Muallimin Salafiyah, Diniyah Formal, dan Ma'had Aly relatif telah memiliki pendataan yang lebih baik. Namun, persoalan muncul ketika pesantren menjadi rumah bagi satuan pendidikan lain seperti SD, SMP, SMA, SMK, maupun madrasah ibtidaiyah, tsanawiyah, dan aliyah.

Menurut dia, satuan pendidikan tersebut memiliki sistem penganggaran yang berbeda. Sekolah berada di bawah kewenangan Dinas Pendidikan, sedangkan madrasah berada di bawah Direktorat Madrasah. Kondisi tersebut membuat pendataan pendidikan yang berada di lingkungan pesantren belum sepenuhnya terintegrasi.

"Sehingga ke depannya data inilah yang penting kita kuatkan, termasuk kemudian penguatan seperti apa kondisi sarana-prasarana di masing-masing pesantren kita," ucap Basnang.

Berita Lainnya

Rekomendasi