Selasa 06 Oct 2026 12:43 WIB

Jelang Wajib Halal 18 Oktober, BPJPH: Jangan Ada Paksaan dan Sweeping

Implementasi wajib halal tidak dilakukan secara represif.

Rep: Fuji Eka Permana/ Red: A.Syalaby Ichsan
Ketua Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Ahmad Haikal Hasan atau Babe Haikal dan Kepala Kantor Staf Presiden (KSP), Muhammad Qodari di Jakarta, Jumat (21/11/2025).
Foto: Republika/Fuji Eka Permana
Ketua Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Ahmad Haikal Hasan atau Babe Haikal dan Kepala Kantor Staf Presiden (KSP), Muhammad Qodari di Jakarta, Jumat (21/11/2025).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Implementasi Wajib Halal atau kewajiban sertifikasi halal dilaksanakan mulai 18 Oktober 2026 sesuai amanat peraturan perundang-undangan. Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Ahmad Haikal Hasan menegaskan, pemberlakuan kewajiban sertifikasi halal dilakukan untuk mewujudkan perlindungan masyarakat sekaligus kepastian usaha secara terukur, berbasis data, serta tetap memberikan ruang dan toleransi bagi pelaku usaha yang belum siap.

Babe Haikal mengatakan, wajib halal bukan semata-mata kewajiban administratif, melainkan bagian dari upaya memberikan perlindungan dan pilihan kepada konsumen sekaligus kepastian bagi dunia usaha. Implementasi wajib halal tidak dilakukan secara represif. Pemerintah akan terus membuka ruang komunikasi dan pendampingan bagi pelaku usaha.

Baca Juga

Babe Haikal mengatakan, pelaku usaha yang belum siap tidak perlu khawatir karena pemerintah tetap memberikan ruang, waktu, dan pendampingan untuk memenuhi kewajibannya sesuai ketentuan.

"Kalau ada yang belum siap, sampaikan kepada kami. Tentu kami akan memberikan waktu. Mau satu tahun lagi, dua tahun lagi, silakan. Yang penting kita bantu sampai siap,” kata Babe Haikal dalam siaran pers, Selasa (6/10/2026).

photo
Ilustrasi Logo Halal Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). - (Republika/Thoudy Badai)

Ia juga menegaskan, pelaku usaha yang tidak ingin mencantumkan label halal tidak perlu khawatir. Menurut dia, jaminan halal diperuntukkan bagi pihak yang menghendaki kepastian dan jaminan produk halal.

“Bagi yang tidak mau label halal, ya tidak mengapa. Karena halal memang diperuntukkan bagi yang menghendaki jaminan produk halal. Yang penting, jangan memberikan klaim halal tanpa memenuhi ketentuannya,”tegas dia.

Babe Haikal juga memastikan tidak akan ada pemaksaan maupun sweeping terhadap pelaku usaha dalam implementasi wajib halal.“Tidak ada paksaan, tidak ada sweeping. Prinsipnya sederhana: yang siap, silakan penuhi kewajibannya. Yang belum siap, kita bantu sampai siap. Pemerintah akan memastikan semuanya berjalan sesuai aturan,” kata dia.

Berita Lainnya
Terpopuler

Rekomendasi